Buleleng, (Metrobali.com)

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi menerima keluhan
peternak babi yang saat ini kelimpungan mencari vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dilakukan secara mandiri dan harus membeli kepihak swasta. Sedangkan aturan dibuat bagi peternak yang mengirim babi keluar daerah Bali harus divaksin PMK.

Menurut dia dalam hal pengadaan vaksin PMK ini, hendaknya pemerintah Provinsi Bali memfasilitasi para peternak babi. Bukan dilakukan secara mandiri dengan membeli ke pihak swasta.

“Peternak babi diminta kepihak swasta untuk membeli vaksin PMK, sedangkan peternak tidak tahu tempatnya. Ini kan sangat menyulitkan peternak,” ujarnya pada Jumat, (7/2/2025).

Disaat seperti ini, ucap IGK Kresna Budi pemerintah hadir dan memfasilitasi terkait pengadaan vaksin PMK ini.

“Kalau pemerintah memfasiltasi pengadaan vaksin, maka akan lebih terjamin dan memudahkan peternak untuk mendapatkan vaksin PMK,” tegasnya.

“Jangan hanya diberikan aturan yang harus babi di vaksin sebelum dikirim keluar daerah, namun fasilitasi juga dong pengadaan vaksinnya. Tohhh…ada masukan untuk pendapatan asli daerah. Mengingat kebutuhan babi diluar daerah cukup tinggi,” ucap IGK Kresna Budi menambahkan.

Iapun menyebut kalau alasan tidak ada anggaran. Hal ini juga kurang masuk akal. Karena masih bisa ditangani melalui dana cadangan yang sifatnya force majeure.

“Jadi terkait pengadaan vaksin PMK ini, kami berharap pemerintah harus memfasilitasinya,” pungkas IGK Kresna Budi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Buleleng ini. GS