Jakarta, (Metrobali.com)-

Surplus Wacana, janji melakukan tindakan keras dalam pemberantasan korupsi, penarikan dana pajak dari konglomerasi industri sawit, pemberian maaf kepada para koruptor yang insaf, tanpa ada aturan hukum yang jelas dan skema penarikan pajaknya. Ini tentu segera diwujudkan dalam 100 hari Kabinet KIM (Kabinet Merah-Putih) Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkesan berambisi besar dalam Wacana swasembada pangan, tanpa program jelas sistematik berkelanjutan, untuk menyelesaikan secara mendasar impor: 5 juta ton beras (tahun 2024), 3.5 juta ton kedelai, 9 juta ton gandum (dalam satu dasa warsa terakhir),” kata I Gde Sudibya,ekonom, pengamat ekonomi, Jumat 31 Januari 2025.

Dikatakan, kabinet KIM masih minim “sense of Crisis”. Dalam kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km., semua menteri dan juga Wakil Presiden yang punya tugas pengawasan, lepas tangan dan juga cuci tangan, sampai akhirnya Presiden mesti turun tangan memerintahkan KSAL untuk melakukan pembongkaran.

Menurutnya, dalam kasus tarik ulur kenaikan PPN 12 persen, tampak pemerintah tidak berempati pada kepentingan ekonomi kelas menengah bawah yang sangat tertekan daya belinya.

“Dalam 5 tahun terakhir, 10 juta kelas menengah “tersungkur” menjadi kelompok yang rentan menjadi miskin,” kata I Gde Sudibya.

Dikatakan, terjadi ancaman pemutusan hubungan kerja belasan ribu tenaga kerja, terutama di industri tekstil, tidak tampak operasi penyelamatan yang komprehensif menyelamatkan dari risiko kebangkrutan, dana talangan dari sistem perbankan, insentif penciptaan pasar dalam negeri dan pasaran ekspor.

Menurutnya, marginal Kinerja, Kinerja yang pas-pasan. Hanya terlihat terutama “didongkrak” ketegasan Presiden untuk memerintahkan KSAL melakukan pembongkaran pagar laut 30 km.di Tangerang, pembatalan ratusan HGB dan SHM. Itupun karena kasus itu viral di media sosial.

Jurnalis: Nyoman Sutiawan