Foto : Antara

Jakarta, (Metrobali.com)

Menjelang 100 hari kabinet Merah Putih telah terbit Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APƁN dan APBD tahun 2025, diteken Presiden 22 Januari tahun 2025.

I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Minggu 26 Januari 2025, mengatakan, Inpres ini memuat keputusan untuk melakukan efisiensi belanja negara dalam APBN dan APBD tahun 2025 sejumlah Rp.306,7 T.

Dikatakan, penghematan dan efisiensi dari belanja negara yang dinilai boros, seperti: perjalanan dinas, pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas kemanfaatannya untuk publik, pemangkasan untuk bantuan sosial, pembangunan infrastruktur.

Dana penghematan ini, menurut I Gde Sudibya dialihkan ke program: Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan RS di kabupaten, pembangunan lumbung pangan, pembangunan sekolah unggul terintegrasi di tiap kabupaten, program Kartu Kesejahteraan Sosial, dan Kartu Usaha.

“Program pembangunan sosialistik yang dijanjikan Presiden Prabowo, yang ditunggu masyarakat luas,” kata I Gde Sudibya.

Menurutnya, tantangan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Inpres 1/2025, pertama, Inpres ini, segera ditindak-lanjuti dengan melakukan perubahan terhadap posture APBN 2025 bersama DPR untuk menjamin inpres ini dijalankan, tidak sekadar “omon-omon” atau “ditelikung” yang membuat pelaksanaannya terancam gagal dan tidak efektif mencapai sasaran.

Kedua, reshufle kabinet menjadi tuntunan kebutuhan yang mendesak, tanpa kabinet ramping, kompeten, minim “politicking”, nyaris mustahil program di atas berjalan efektif.

Ketiga, Inprres 1/2025, punya potensi bagi Presiden dalam melakukan pembenahan fiscal yang lebih serius, dengan melakukan pemajakan lebih progresif terhadap kelompok elite ekonomi kelas atas, yang selama ini terlalu banyak menerima privilige kemudahan dan keistimewaan dalam berbisnis dan pengenaan pajak.

Menurut riset Bank Dunia, ada potensi pajak sebesar Rp.1,500 T yang belum terpungut, karena: lemahnya sistem perpajakan dan potensi “moral hazard” dalam pemungutan.

“Tantangan Kepemimpinan Presiden Prabowo, dalam satu tahun pemerintahannya. Keragu-raguan dalam pengambilan keputusan, yang melahirkan ketidakpastian ekonomi politik baru, punya potensi kegagalan kepemimpinan Presiden untuk tahun-tahun mendatang,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik.

Jurnalis : Nyoman Sutiawan