Jakarta, (Metrobali.com)

Menjaga keutuhan wilayah NKRI, dengan meninjau ulang status PSN PIK Dua, yang diduga publik telah memagari laut sepanjang 30 km di Provinsi Banten. Membuktikan negara hadir untuk melindungi warganya, dari risiko: pengambilalihan hak tanah mereka, ketercabutan sejarah dan budaya.

Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Jumat 10 Januari 2025, menanggapi Tantangan Krusial Kepemimpinan Presiden Prabowo di Menjelang 100 Hari.

Dikatakan, ketercabutan sejarah dan budaya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Mengantisipasi risiko terjadinya konflik etnis dengan nuansa SARA.

Lebih tegas, kata I Gde Sudibya, pemerintahan presiden Prabowo Subianto harus konsisten dan lebih berani dalam politik anggaran, sehingga tidak lahir fenomena seperti: penundaan kenaikan kompensasi bagi para pendidik, seperti yang telah dijanjikan.

Dikatakan, program makan siang bergizi, karena keterbatasan anggaran, konon ditalangi oleh dana pribadi Presiden.
Proyek-proyek masa lalu, yang boros anggaran, termasuk PSN yang tidak jelas kelayakannya, sudah semestinya dikaji ulang.

Menurutnya, pemerintah mesti lebih fokus dalam program hilirisasi tambang, untuk menambah penghasilan devisa dan menutupi “bolong” APBN. Karena muncul wacana dari menteri ESDM, untuk membuka kembali keran ekspor untuk “raw materials” tembaga oleh PT.Freeport.

Dikatakan, upaya hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah produk, dalam rangka: transfer of technology, penguatan industri dalam negeri, peningkatan ekspor dan penambahan pendapatan negara, seharusnya lebih serius dilakukan, bukan kebijakan yang setengah hati.

Jurnalis : Sutiawan