Jembrana (Metrobali.com)

 

Komisi III DPRD Jembrana menemukan sejumlah permasalahan saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Puskesmas di Jembrana, Jumat (8/11/2024). Sidak dilakukan sebagai respons atas isu mogok kerja di beberapa Puskesmas seiring keresahan nakes terkait pemotongan pendapatan

Sejumlah nakes menyampaikan terkait menurunnya pendapatan mereka. Namun demikian, para nakes tetap menjalankan tugas melayani masyarakat. Sidak dimulai dari Puskesmas Inap di Kecamatan Mendoyo, Jembrana dan Negara.

Kepala Puskesmas I Mendoyo, Kadek Ayu Dewi Damayanti menyampaikan, bahwa para nakes tidak melakukan aksi mogok namun tetap bekerja penuh dedikasi. Namun, banyak keluhan terkait ketidaksetaraan pendapatan jika dibandingkan dengan ASN.

Kehadiran tenaga P3K hingga 2025, diakuinya telah menambah beban anggaran dan berimbas pada pendapatan para nakes. “Kami bertanya, apakah kami bukan ASN? Mengapa pendapatan kami jauh berkurang?” ujarnya dengan nada sedih.

Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa mengatakan, bahwa maksud kunjungannya bertujuan memantau langsung kondisi di lapangan.

Dari beberapa aspirasi yang disampaikan, dirinya mencatat bahwa isu pendapatan yang timpang menjadi keluhan utama para nakes. “Kami akan segera menggelar rapat kerja serta mengumpulkan data dari setiap Puskesmas terkait kondisi ini,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Jembrana, dr. I Made Dwipayana menyampaikan, keluhan nakes tersebut muncul seiring peralihan Puskesmas ke BLUD yang menyebabkan pembagian keuangan menjadi tanggung jawab masing-masing Puskesmas.

Diskes Jembrana, kata dia, telah mengusulkan tambahan insentif sebesar Rp.32 miliar untuk seluruh pegawai Puskesmas. Namun alokasi yang baru disetujui mencapai Rp 1,3 miliar dan ini untuk dua Puskesmas. “Kami terus berupaya mencarikan solusi sambil menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya. (Komang Tole)