Foto: Paslon ABDI dalam Debat Terbuka Kedua Pilwali Denpasar di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar pada Rabu 6 November 2024.

Denpasar (Metrobali.com)-

Di tengah lanskap kota Denpasar yang kian tumbuh, angin segar tampaknya berpihak pada toko-toko modern yang semakin menjamur. Namun, di balik kilau gemerlap pertokoan modern yang dimiliki para kaum kapitalis itu, ada keluhan getir yang menggema dari pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kini berada di ujung tanduk.

Gede Ngurah Ambara Putra dan Nengah Yasa Adi Susanto, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 1 yang populer dengan nama ABDI, menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan toko modern ini telah menjadi ancaman besar bagi UMKM, jantung ekonomi lokal yang menggeliat dan memberi nyawa pada kehidupan masyarakat Denpasar.

Bagi ABDI, mati dan terpuruknya UMKM berarti lonjakan angka pengangguran dan minimnya serapan tenaga kerja. Mereka percaya, UMKM harusnya tak hanya menjadi roda ekonomi, namun juga tangan penyelamat bagi para pencari kerja di Denpasar.

Calon Walikota Denpasar dari Paslon ABDI, Gede Ngurah Ambara Putra dalam Debat Terbuka Kedua Pilwali Denpasar di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar pada Rabu 6 November 2024 mengaku prihatin dengan banyaknya toko modern berdiri, namun berdampak negatif pada UMKM. Karena itu ABDI akan menerapkan kebijakan dimana izin-izin yang telah diberikan kepada toko-toko modern akan kaji ulang.

“Sebagai calon walikota, saya menyadari tantangan yang dihadapi oleh para UMKM di Denpasar. Keberadaan toko modern yang banyak bermunculan ternyata berdampak negatif, mematikan UMKM kita yang kita cintai, nenyebabkan angka pengangguran serta serapan tenaga kerja di kota ini menjadi rendah. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk meninjau kembali semua izin yang telah diberikan kepada toko modern tersebut sehingga tidak merugikan usaha kecil masyarakat kita,” kata Ngurah Ambara dalam sesi closing debat ini.

ABDI melihat bahwa banyak toko modern bahkan tak menyediakan lahan parkir yang memadai, menyebabkan trotoar penuh sesak dengan kendaraan pengunjung. Dampak sosialnya semakin merugikan, mematikan akses UMKM dan menciptakan kesenjangan ruang usaha. Oleh sebab itu, ABDI berjanji akan meninjau izin-izin toko modern ini agar kebijakan ekonomi di Denpasar tak hanya berpihak pada modal besar, tetapi juga membuka ruang untuk usaha kecil tumbuh tanpa intimidasi.

ABDI yang diusung partai politik di Koalisi Indonesia Maju Plus (Gerindra, PSI, NasDem, dan parpol lainnya)  hadir membawa solusi yang menitikberatkan pada pemberdayaan UMKM, agar mereka dapat bertahan, berkembang, dan menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Di antaranya, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan keterampilan digital dan strategi pemasaran online, hingga kemudahan akses modal dengan program-program pinjaman lunak. ABDI juga akan membangun jejaring pemasaran yang kuat, menciptakan platform yang mempertemukan produk lokal Denpasar dengan pasar yang lebih luas.

“Kami tak ingin hanya bicara soal ekonomi semata. Kami ingin UMKM berdaya, menjemput masa depan dengan kepala tegak, tanpa dibayangi ketakutan akan tutupnya usaha mereka,” tegas Ngurah Ambara yang juga mantan Anggota DPD RI Perwakilan Bali itu ditemui usai debat.

Calon Wakil Walikota Denpasar dari Paslon ABDI, Nengah Yasa Adi Susanto menambahkan bahwa ABDI berkomitmen mewujudkan Denpasar yanga Aman, Berbudaya, Dialogis dan Inovatif (ABDI). “Konsep dialogis ini akan kami terus kembangkan. Misalnya melalui program Denpasar Mendengar. Sehingga nantinya setiap ada permasalahan yang disampaikan oleh warga kita bisa tindaklanjuti, kita bisa eksekusi secara cepat sehingga bisa cepat kita selesaikan dan carikan jalan keluarnya,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akrab disapa Bro Adi itu.

Bro Adi yang juga akrab disapa Jro Ong itu menegaskan, ABDI konsisten terkait dengan prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Good governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga pelan tapi pasti Kota Denpasar akan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena seperti kita ketahui korupsi adalah penyakit masyarakat yang nantinya akan bisa menggerogoti PAD kita, menggerogoti APBN kita dan kami tidak ingin seperti itu,” tegas Bro Adi yang juga Ketua DPW PSI Bali itu.

ABDI tak sekadar memberi janji, mereka membawa harapan agar Denpasar menjadi kota yang membangun dari akar rumput. Dengan langkah konkret, ABDI ingin menjadi pemimpin yang mengembalikan ekonomi Denpasar kepada rakyatnya, menjaga dan merawat setiap tetes keringat pengusaha kecil yang sudah lama menjadi denyut nadi kota ini. (wid)