Ilustrasi

Denpasar, (Metrobali.com)

Proyek Pusat Kebudayaan Bali Klungkung Mau Dilanjutkan, Dari Mana Sumber Pembiayaannya?

Tanya I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Jumat 1 November 2024.

Menurutnya, Proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung telah membebani APBD Bali dengan hutang Rp.1,5 T, diangsur selama 6 tahun Rp.250 M belum terhitung bunga, sejak tahun 2024.

“Telah membuat APBD Bali tahun ini defisit, salah satu penyebabnya proyek ini,” katanya.

Dikatakan, Publik mempertanyakan dana Bank BPD Bali sebesar Rp.875 M untuk menalangi proyek ini, apakah sudah dikembalikan oleh Pemda Bali. Kalau belum, diperkirakan Bank BPD Bali bisa mengalami tekanan likuiditas akibat proyek ini.

Menurutnya, dengan dana APBN, diperkirakan sangat sulit, karena di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, tahun 2025, diperkirakan defisit sebesar Rp.600 T, 17 persen dari total APBN Rp.3,600 T.

“Defisit ini dengan asumsi, besaran kabinet dengan 34 kementrian, sedangkan faktanya sekarang Kabinet Merah Putih rada “gemuk”, dengan 46 kementrian plus lembaga negara setingkat menteri. Jumlah anggota kabinet, 109 menteri dan wakil menteri. Sehingga anggarannya akan membengkak,” katanya.

Dikatakan, menggunakan dana APBD Klungkung nyaris mustahil, karena kecilnya anggaran yang dikelola APBD Klungkung.

“Pemda Klungkung bisa mengalami masa sulit dan bahkan berbahaya,jika dananya dipergunakan untuk proyek PKB,” tandasnya.

Dikatakan, dana untuk kepentingan publik dikorbankan, padahal Klungkung dihadapkan penduduk miskin yang tinggi. Lagi-lagi kepentingan rakyat bawah dikorbankan, untuk ambisi politik para elite yang kurang bertanggung-jawab.

“Semestinya lakukan kampanye secara etis, mendidik pemilih akan hak-haknya, semacam pedagogi politik. Bukan sekadar tebar janji, yang kemudian tidak terlaksana,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik. (Sutiawan)