Mangupura (Metrobali.com)-

Sejumlah anggota DPRD Badung yang dimotori Ketua Fraksi Partai Golkar Gusti Ngurah Saskara, Kamis (17/10/2024) turun langsung ke organisasi perangkat daerah (OPD). Sasaran kali ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung untuk memberi atensi pada anggaran pengelolaan sampah.

Rombongan DPRD Badung yang melibatkan anggota lainnya seperti Made Suraharja, I Made Tomy Martana Putra, Putu Sika Adi Putra, dan Wayan Joni Pargawa tersebut diterima Kepala DLHK Badung Wayan Puja. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan setiap OPD. “Ini terkait dengan penyusunan APBD tahun 2025 dan sebagai bahan untuk pemandangan umum fraksi-fraksi,” tegas GN Saskara, politisi Partai Golkar Dapil Abiansemal tersebut.

Selanjutnya, Saskara menyebutkan, pihaknya melakukan koordinasi berkaitan dengan pemandangan umum fraksi yang akan disampaikan. “Kami menggali anggaran yang akan disediakan tahun 2025, tentu kami mempertanyakan apakah anggaran yang disediakan itu cukup atau seperti apa,” ujarnya bernada tanya.

Korelasinya, ujarnya, tentu di tahun 2024 dan ketersediaan anggaran di tahun 2025 yang dicadangkan oleh pemerintah. Tadi pihaknya mendengar bahwa anggaran di DLHK di angka Rp 650 miliar, tetapi masih banyak program kegiatan yang berbasis di DLHK seperti pengelolaan sampah. Ini yang menjadi penekanannya sehingga anggaran untuk program pengelolaan sampah ini wajib muncul di APBD 2025.

Ditanya apakah anggaran Rp 650 miliar tersebut semua program DLHK sudah bisa berjalan? Menurut Saskara, angka ini untuk tahun 2024. Jika tahun 2024 tidak terselesaikan, tentu saja akan terjadi penumpukan dan akumulasi di 2025. “Secara general, tadi juga banyak masalah yang tiba-tiba muncul seperti penyelesaian kabel, penyelesaian kapasitas dan penyelesaian pengelolaan sampah seperti penambahan incenerator yang harganya tentu lumayan,” katanya.

Namun incenerator ini menjadi poin utama. Jika dianggarkan di 2024 dan dianggap sudah selesai tetapi tidak terjadi realisasi tentu pihaknya harus menganggarkan lagi di 2025. “Kita datang ke sini sejauhmana menjadi sebuah penyelesaian terhadap pengelolaan sampah,” katanya.

Apakah ini akan disupport penuh, Saskara menyatakan ini menjadi mandatori juga dan prioritas. Sampah itu jika tak terselesaikan akan memberikan dampak buruk bagi pariwisata. Kita berkeinginan dari program-program yang akan disampaikan tentu harus diselesaikan tuntas terutama dari sisi anggaran untuk membeli alat-alat untuk menyelesaikan penanganan sampah di atas. Yang lain tentu seperti edukasi, inovasi ini juga harus mendapat perhatian.

Terkait keberadaan TPST apakah dipastikan mampu mengelola sampah yang ada? Menurut Saskara, ini sudah dirancang dari dulu. TPST sebuah sistem pengelolaan yang terpusat dengan kapasitas tertentu. Ini sudah dirancang tahun 2023, 2024 dari skala kecil ke skala besar. “Kalau memang masih perlu tentu harus disiapkan anggaran lagi di tahun 2025. Kami akan memberi atensi penuh terhadap sampah,” katanya.