Buleleng, (Metrobali.com)

Kabupaten Buleleng kembali meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2024. Ini berarti Buleleng berhasil meraih penghargaan ini untuk ketiga kalinya atau hattrick setelah sukses juga meraih penghargaan serupa pada tahun 2022 dan 2023.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPANRB) RI Abdullah Azwar Anas selaku anggota Satuan Tugas (Satgas) TP2DD yang pada kesempatan tersebut mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas TP2DD bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo kepada Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP2DD di Hotel Kempinski Jakarta, Senin (23/9/2024). Buleleng berhasil meraih TP2DD  Kabupaten Terbaik Wilayah Jawa-Bali di atas Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Ditemui usai menerima penghargaan Lihadnyana menjelaskan raihan untuk ketiga kalinya ini merupakan sebuah bukti dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk memperluas digitalisasi pada segala aspek di Kabupaten Buleleng. Salah satunya adalah digitalisasi dalam bidang perekonomian. Digitalisasi menjadi sangat penting khususnya dalam bidang perekonomian dan keuangan daerah. Dengan menerapkan digitalisasi, transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah menjadi terjaga.

“Yang dinilai adalah komitmen dari kepala daerah beserta jajarannya berkaitan dengan digitalisasi khususnya pada bidang transaksi keuangan,” jelasnya.

Penghargaan ketiga kalinya sebagai kabupaten terbaik wilayah Jawa-Bali ini juga menjadi sebuah bentuk konsistensi dalam percepatan dan perluasan digitalisasi. Upaya-upaya konkret dilakukan untuk mempercepat dan memperluas akses digitalisasi. Termasuk digitalisasi dalam pembayaran pajak dan pengelolaan pendapatan bukan pajak. Selain itu, elektronifikasi keuangan dengan melibatkan instansi terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta pihak-pihak terkait lainnya.

“BPKPD telah mewujudkan sebuah sistem berbasis elektronik dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait anggaran, transaksi keuangan dan didukung oleh SDM serta infrastruktur digital yang memadai,” ujar Lihadnyana.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan adanya peningkatan kinerja TP2DD. Ini tercermin dari peningkatan partisipasi dan juga skor rata-rata Championship TP2DD. Jumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun 2023 telah meningkat dan mencapai 489 pemda atau 90,2 persen. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 512 pemda atau 93,7 persen.

“Kemudian skor rata-rata meningkat dari tahun 2023 sebesar 43,37 menjadi 51,40 pada tahun 2024. Ini menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dari TP2DD di daerah,” sebutnya. (dra)