Ilustrasi

Denpasar, (Metrobali.com)

Berdasarkan data resmi BPS dalam kurun waktu 5 tahun, 2019 – 2024 kelompok kelas menengah berkurang hampir 10 juta orang.

Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, Rabu 5 September 2024.

Dikatakan, proyek infrastruktur dari pemerintahan JW, untuk 9 tahun, data per 31 Desember 2023 jumlah hutang Rp.3,500 T, 42 persen dari total hutang Rp.8,000 T, ternyata mengurangi jumlah kelas menengah, berarti pemerintahan ini gagal dalam pemerataan pendapatan dan ekonomi.

“Jumlah hutang Rp.3,500 T tersebut, belum termasuk hutang BUMN yang memperoleh penugasan dalam proyek infrastruktur,” kata I Gde Sudibya kepada metrobali.com.

Lebih lanjut dikatakan, 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan rendah, diperkirakan keadaannya tidak lebih baik, bahkan kemungkinab lebih buruk.

Menurut data Bank Dunia, dengan menggunakan tolok ukur garis kemiskinan US 2, pengeluaran per orang per hari, jumlah penduduk miskin sekitar 40 persen dari jumlah penduduk, setara dengan 100 juta orang penduduk.

Dampak berikutnya, kata I Gde Sudibya, tekanan daya beli pada kelompok kelas menengah, 40 persen di piramida tengah, yang pengeluarannya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

“Di mana, pertumbuhan ekonomi, ditentukan oleh sekitar 60 persen belanja masyarakat, sehingga pemerintahan bari Prabowo dihadapkan dengan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata I Gde Sudibya.

Berdasarkan data BPS di atas, 20 persen masyarakat dengan pendapatan tertinggi, komposisinya stabil, berarti tidak ada goncangan terhadap kepentingan ekonomi mereka. 20 persen kelompok pendapatan tertinggi yang paling diuntungkan oleh “deru campur debunya” proyek infrastruktur selama 10 tahun terakhir.

Dikatakan, di kelompok “the highest level Indonesia group” terjadi dinamika menarik, diperkirakan belasan pengusaha tambang plus pengusaha industri sawit, mendominasi. “Mereka adalah 20 orang terkaya Indonesia,” katanya.

Terjadi dinamika menarik dan surprise, orang nomer 1 dan nomer 2 terkaya, tidak lagi keluarga Jarum yang menguasai industri rokok Jarum dan pemegang saham pengendali BCA.

Akan tetapi etapi seorang pengusaha yang relatif tidak dikenal publik, sebagai orang terkaya Indonesia; Low Tuck Kwong pengusaha tambang batu bara, dengan nilai kekayaan diperkirakan sebesar Rp.434 T.

Lonjakan kekayaan akibat kenaikan harga batu bara tinggi tahun 2021 – 2022, yang pernah mencapai US Dolar 400 per metrik ton, dengan harga pokok produksi US Dolar 40 per metrik ton.(Kompas, 19/7/2024).

Gambaran dari kesenjangan pendapatan di antara 20 penduduk dengan pendapatan tertinggi.

Selain itu, lanjutnya, banyak proyek infrastruktur yang tampaknya direncanakan secara gegabah, tanpa studi kelayakan, sehingga kelayakan ekonominya rendah, memberikan beban keuangan negara, dan daya ungkit ekonominya tidak jelas.

Beberapa diantaranya: proyek KA Cepat Jakarta – Bandung, biayanya membengkak memberatkan APBN, tidak layak secara finansial, dengan tingkat pengembalian investasi diperkirakan 100 tahun.

Demikian juga proyek bandara Kulon Progo, Yogyakarta, Kertha Jati, Jawa Barat, tanpa studi kelayakan profesional, pelaksanaan proyek dengan penunjukan, punya risiko terjadinya moral hazard berupa dugaan korupsi.

Jika mengambil contoh di Bali, lanjutnya, dengan proyek Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, studi kelayakannya tidak jelas dan juga amdalnya.

“Di mana pada saat pengurugan telah merusak lingkungan Bukit Buluh, mengotori lingkungan Desa di sekitar Kecamatan Dawan, kemampuan untuk mengungkit perekonomian lokal juga tidak jelas,” katanya.

Menurut I Gde Sudibya, proyek infrastruktur yang melahirkan ironi: hutang pemerintah semakin menumpuk, jumlah kelas menengah berkurang 10 juta orang, mengindikasikan proyek ambisius infrastruktur telah gagal dalam pencapaian sasaran pemerataan pendapatan dan ekonomi.

“Justru sebaliknya, yang memperoleh surplus ekonomi luar biasa, para oligarki dan pusat-pusat kekuasaan yang melindungi oligarki,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik. (Sutiawan)