Jembrana (Metrobali.com)

 

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Jembrana mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jembrana, Bali, Senin (26/8/2024). Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pilkada 2024

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mengajak anggota dewan bersama-sama mengawal keputusan MK untuk menjaga konstitusi dan demokrasi.

Koordinator Umum Aliansi Cipayung Jembrana dikonfirmasi Rozaki Muktar dikonfirmasi seusai pertemuan mengatakan maksud kedatangan mereka untuk memastikan keputusan MK yang sudah final dan sah secara hukum dapat diterapkan dengan baik.

Menurutnya saat ini Indonesia berada dalam ancaman otoritarianisme yang mengingatkan pada era kolonialisme dan penindasan.
“Kami menilai adanya krisis konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat pembangkangan DPR RI yang secara arogan telah mempertontonkan pengkhianatan terhadap konstitusi. Indonesia saat ini berada dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan kita ke era kolonialisme dan penindasan. Untuk itu, kami mengajak pimpinan DPRD Jembrana untuk bersama-sama mengawal penuh keputusan MK,” tegasnya, Senin (26/8/2024).

Disebutnya pengkhianatan konstitusi terjadi saat keputusan MK yang seharusnya sudah final, justru dihadapkan dengan rencana revisi UU Pilkada. “Keputusan MK yang sudah sah seharusnya dijalankan demi menjaga konstitusi negara,” tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Jembrana, I Made Sabda mengatakan bahwa pihaknya siap menerima dan mengawal aspirasi mahasiswa Aliansi Cipayung. “Kami akan merangkum tuntutan mereka dan menyampaikannya ke DPR RI, meskipun keputusan akhir ada di tangan DPR RI,” ujarnya.

Sementara I Ketut Swastika, anggota DPRD Jembrana memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah berani menyuarakan kondisi bangsa.

Menurutnya keputusan MK terkait UU Pilkada perlu menjadi perhatian bersama. “Dalam konteks ini, siapa pun yang peduli pada demokrasi dan kebebasan berpendapat harus bersuara. Keputusan MK yang diabaikan justru mengangkangi prinsip demokrasi,” sebut pria yang akrab disapa Cohok. (Komang Tole)