Badung, (Metrobali.com)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 di Ruang Sidang Utama Kertha Gosana, Gedung DPRD Badung, Puspem Badung, Selasa (23/7). Rapat kali ini mengagendakan penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024.

Turut Hadir pada kesempatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata beserta para anggota DPRD Kabupaten Badung, Wabup I Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Badung dan kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Badung.

Bupati Badung Giri Prasta menyampaikan, perencanaan pembangunan dan keuangan yang dapat terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang memperhatikan kontinuitas. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan dalam mencapai masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.

“Kami telah melakukan tugas eksekutif dan sudah dokumen sudah diterima oleh pimpinan Dewan. Saya harap ada pembahasan yang konstruktif sebagai tugas konstitusi. Tujuannya hanya untuk pemerataan ekonomi guna mensejahterakan dan membahagikan masyarakat Kabupaten Badung,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, pada rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 dirancang Rp 11 triliun lebih, meningkat Rp 1,7 triliun lebih atau 17,76% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 9,5 triliun lebih.

“Untuk pendapatan asli daerah dirancang Rp 10 triliun lebih, meningkat Rp 1,7 triliun lebih atau 19,84 % dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 8 triliun lebih. Untuk belanja daerah dirancang Rp 12 triliun lebih, meningkat Rp 2 triliun lebih atau 26,91 % dari APBD (Induk) tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 9 triliun lebih,” paparnya.

Bupati Giri Prasta juga memaparkan, terkait program pengelolaan persampahan. “Anggaran ini dirancang Rp 173 miliar, meningkat Rp 31 miliar lebih dari pagu awal Rp 142 miliar lebih. Begitu juga program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Kami merancang Rp 176 miliar lebih, meningkat Rp 14 miliar dari pagu awal Rp 161 miliar lebih,” ungkapnya. (RED-MB)