Foto: Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusra, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer.

Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusra, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, kembali angkat bicara terkait pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry yang membantah keterangannya terkait keberadaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Provinsi Bali dalam konteks pilkada serentak 2024.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sugawa Korry menuding Sumarjaya Linggih keliru menyatakan jika belum ada pembicaraan terkait koalisi dengan KIM. Menurut Sugawa Korry, di Bali sudah disepakati ditindak lanjuti KIM (Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PAN, Gelora, PBB dan Prima) ditambah NasDem dan PKB. Hal ini sangat sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan kesepakatan ini sudah langsung dilaporkan kepada Ketua Umum.

Menurut Demer , jika KIM dibentuk dalam konteks pemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024 dan juga mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, maka dirinya sepakat hal itu harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh KIM dari tingkat pusat hingga ke daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Namun dirinya tidak sepakat jika KIM harus “ditasbihkan” secara linier dari pusat hingga ke tingkat kab/kota dalam konteks pilkada, karena kondisi di masing-masing daerah sangat berbeda.

“Jika Pak Sugawa Korry menyatakan bahwa apa yang diucapkannya tersebut sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dihadapan para fungsionaris bacakada pada tanggal 6 April lalu, maka saya mengatakan bahwa Pak Sugawa Korry keliru dalam menterjemahkan secara utuh arahan ketua umum saat itu. Kenapa demikian, karena saya sendiri juga hadir bersama seluruh jajaran Ketua Pemenangan Pemilu dari 10 wilayah di Indonesia yang mendampingi ketua umum di meja pimpinan saat memberikan pengarahan”, tegas Demer dalam keterangannya Senin 3 Juni 2024.

Menurut Demer yang juga Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini, memang benar dalam rangka menghadapi pilkada serentak 2024, Ketua Umum Airlangga Hartarto dan juga Wakil Ketua Umum Korbid Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia, menugaskan kepada seluruh fungsionaris bacakada untuk melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pimpinan Partai Golkar di tingkat daerah untuk membangun komunikasi politik dalam rangka membangun koalisi.

Koalisi dapat dilakukan dengan siapapun baik bersama KIM (yang telah dibangun sebelumnya saat pilpres) maupun partai-partai lainnya diluar KIM. Artinya koalisi tersebut dilakukan seluas-luasnya tidak terbatas pada KIM saja namun juga partai-partai lain sepanjang membuka peluang meraih kemenangan, karena target Golkar adalah menang.

Demer juga menyayangkan pemikiran Sugawa Korry bahwa KIM ini dibentuk untuk melahirkan calon-calon kepala daerah yang siap bertarung menghadapi calon-calon PDIP. Konotasinya seolah-olah PDIP telah diterget menjadi musuh bersama yang harus ditumbangkan dalam Pilkada.

Padahal konsep koalisi yang digariskan DPP Partai Golkar sangat jelas, yaitu membentuk koalisi yang kuat di daerah dengan memperhatikan peta politik masing-masing daerah agar mampu menghasilkan kemenangan. Artinya, Partai Golkar sangat terbuka dalam berkomunikasi dengan siapapun termasuk kemungkinan berkoalisi dengan PDIP. Bahkan Waketum Ahmad Doli Kurnia sempat menegaskan kembali tentang format koalisi yang tidak harus linier dengan KIM saat secara khusus hadir bersama Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto di kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali beberapa waktu lalu dan memberikan pengarahan dihadapan jajaran pengurus provinsi maupun Ketua-Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se Bali.

“Saya tegaskan, hingga saat ini, tidak ada perintah resmi dari DPP Partai Golkar untuk mematenkan secara linier KIM ini sampai ke daerah-daerah untuk kepentingan Pilkada. Harus dibedakan kepentingan KIM dalam konteks Pilpres dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dengan kepentingan Partai Golkar dalam merebut sebanyak-banyaknya kemenangan dalam Pilkada Serentak 2024,” tegas politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.

“Namun demikian, kami menghargai sikap Golkar Bali yang telah berproses termasuk berupaya menjaring bakal calon melalui pintu KIM. Tapi terlepas dari situasi itu DPP Partai Golkar juga punya mekanisme dan penilaian tersendiri dalam menentukan rekomendasi bakal calon tanpa harus terikat pada keputusan KIM di daerah” sambung Demer yang kembali terpilih untuk kelima kalinya di DPR RI hasil Pileg 2024 ini.

Terkait keberadaan KIM di Bali, Demer juga melihat masih ada ketidaksesuaian pernyataan diantara para inisiatornya. Di satu sisi Ketua DPD Partai Golkar Bali, Sugawa Korry menyatakan bahwa KIM dibentuk untuk melawan PDIP sekaligus melawan gerakan kotak kosong di Bali, sedangkan disisi lain Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah dalam suatu wawancara justru menyatakan masih terbuka juga kok peluang KIM berkoalisi dengan PDIP menjadi Koalisi Merah-KIM.

“Nah jika hal ini terjadi (Koalisi Merah-KIM) maka otomatis akan terjadi Pilkada melawan kotak kosong,” tegas Demer mewanti-wanti.

Oleh karena itu Demer menyarankan Sugawa Korry berhati-hati dalam mengeluarkan statemen agar ketika kondisi itu terjadi, Golkar Bali tidak terkesan menjilat ludah sendiri. Selain itu Demer menilai ketika dalam memberikan pernyataan saja tidak kompak, maka dirinya melihat soliditas masing-masing partai yang tergabung dalam KIM ini sesungguhnya masih rapuh. (rls)