Magelang, (Metrobali.com) 

 

Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Sukawati mewakili Gubernur Bali menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Semester I 2023 dan Rapat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata bertempat di Plataran Heritage Borobudur Hotel-Magelang, Jumat (21/7).

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan serta dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno, Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono serta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertujuan untuk merumuskan strategi akselerasi pengembangan 5 DPSP yang terdiri dari Toba, Borobudur, Labuan Bajo-Flores, Mandalika dan Likupang yang harus diselesaikan Tahun 2024.

Sebagai bagian dari program ’10 Bali Baru’ yang dicanangkan oleh pemerintah, DPSP diakselerasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Pariwisata Berkualitas serta program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) juga menjadi bahasan pokok dalam rapat koordinasi ini untuk peningkatan demand terhadap pariwisata berkelanjutan serta wadah kolaborasi entitas pendukung pariwisata untuk mencapai target 1,2 – 1,4 milyar perjalanan wisatawan nusantara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali yang juga merupakan tokoh pariwisata di Bali tidak menampik bahwa sebagai gerbang utama pariwisata di Indonesia, Bali selalu mengedepankan Pariwisata Berkualitas. Hal ini didukung dengan upaya-upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam penertiban wisatawan yang melakukan pelanggaran sebagai wujud pariwisata Bali yang lebih mengedepankan quality tourism ketimbang mass tourism. “Setelah Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali juga sangat gencar menertibkan pelanggaran yang ada di Bali untuk menuju pariwisata berkualitas,” jelas Cok Ace.

Disamping itu, arus investasi di bidang pariwisata juga menjadi sorotannya dimana menurutnya banyak investasi yang dilakukan oleh warga negara asing namun malah bersifat no money alias tidak ada hasilnya. Hal ini pun menjadi perhatian pentingnya agar investasi yang terjadi dapat berdampak secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Dijelaskan bahwa terdapat lima strategi utama yang diputuskan dalam rapat tersebut antara lain adalah memastikan bahwa target kunjungan wisman, wisnus dan integrasi BBI/PDN dan BBWI, mengakselerasi pencapaian pembangunan 5 DPSP, mengakselerasi implementasi prinsip biru, hijau dan sirkular, mendorong investasi yang tepat sasaran dan pendanaan yang berkelanjutan serta mengakselerasi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata.

Sumber : Humas Pemprov Bali