Foto: Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang akrab disapa Bro Adi yang juga caleg DPRD Bali Dapil Denpasar.

Denpasar (Metrobali.com)-

Niat mulia Partai Solidaritas Indoneseia (PSI) memperjuangkan dan mewujudkan program BPJS Kesehatan Gratis gencar disosialisasikan. Tidak hanya melalui media sosial, tapi juga papan reklame ataupun baliho dan spanduk yang terlihat beredar di seluruh pelosok negeri termasuk di banyak titik di Bali.

Baliho bertuliskan PSI Menang BPJS Gratis dengan wajah Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang akrab disapa Bro Adi misalnya jelas terpampang di sejumlah titik jalan-jalan besar dan titik strategis di Kota Denpasar.

Terkait hal itu Bro Adi menegaskan PSI berkomitmen penuh memperjuangkan BPJS Kesehatan Gratis ketika dipercaya lolos ke DPR RI dan mempunyai satu fraksi penuh di parlemen di Senayan. Bro Adi menyebut program tersebut tidak muluk-muluk dan perjuangan itu harus dioptimalkan agar bisa terwujud.

“Itu (BPJS Kesehatan Gratis) bukan program muluk-muluk. Harus kita optimalkan itu. Di negara-negara lain saja bisa kenapa di Indonesia tidak bisa. Jadi program yang jelas itu yang membuat masyarakat juga akan bertambah simpati,” kata politisi PSI yang juga populer disapa Jro Ong itu belum lama ini.

Bro Adi lantas mencontohkan Kabupaten Badung yang telah sukses melaksanakan program serupa berupa jaminan kesehatan gratis dengan nama Kartu Badung Sehat atau KBS. “Pemerintah Kabupaten Badung aja bisa dengan Kartu Badung Sehat. Sekarang tergantung political will daripada antara legislatif dengan eksekutif,” kata politisi PSI yang maju nyaleg ke DPRD Bali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Denpasar ini.

Sementara terkait faktor yang melandasi PSI ingin memperjuangkan program BPJS Kesehatan Gratis tersebut, Bro Adi menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan itu dibentuk dari semangat perwujudan keadilan sosial, terutama kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai pelaksanaan dari konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Setiap kewajiban negara itu untuk memenuhi hak-hak warganegara Indonesia untuk mengakses layanan kesehatan tanpa terkecuali,” tegas politisi PSI asal Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem ini.

BPJS Kesehatan itu program yang sangat membantu masyarakat. Masalahnya selama ini warga masih harus membayar iuran untuk mendapat pelayanan BPJS.  Konsekuensinya, banyak rakyat Indonesia yang terhalang untuk mengakses haknya mendapatkan layanan kesehatan karena kendala administratif.

Bro Adi kemudian menyoroti penanganan yang didapat antara pasien pengguna BPJS Kesehatan dan pasien umum yang menurutnya seolah-olah tidak mendapatkan keadilan atau diperlakukan berbeda. “Jadi banyak sekali orang yang meskipun sudah punya BPJS, kemudian mereka sudah membayar, pada prakteknya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Jadi itu yang membuat kami nanti, kalau misalnya bisa kita gratiskan, sehingga semua orang ini sama, equal,” papar Bro Adi yang juga seorang advokat ini.

Oleh karena itu Bro Adi mendorong pihak-pihak terkait untuk memberi perlakuan yang sama antara pasien BPJS dengan pasien umum. Ditambahkannya banyak orang tidak bisa mendapatkan BPJS karena memang memiliki masalah finansial. Dan ini yang juga membuat pasien-pasien tidak tertangani dengan baik dan bahkan sampai meninggal dunia.

“Karena banyak juga orang tidak bisa mendapatkan BPJS karena memang tidak mempunyai kemampuan secara finansial sehingga membuat pasien-pasien yang diantar jadi tidak tertangani dengan baik. Bahkan banyak yang meninggal. Ini yang pada intinya ingin kami perjuangkan,” terangnya. (wid)