Kepala LKPP Hendrar Prihadi (kiri) dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) dalam pertemuan di Jakarta, Senin (17/7/2023).

Jakarta, (Metrobali.com)

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar bisa ikut terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pertamina.

Saat menemui Kepala LKPP Hendrar Prihadi di Kantor LKPP Jakarta, Senin (17/7), Ahok mengatakan keterlibatan LKPP diharapkan dapat mendorong peningkatan proses pengadaan yang lebih bersih dan transparan di BUMN migas tersebut.

“Sebetulnya kita nggak perlu LKPP sebagai PT. Tapi saya bilang, nggak bisa! Tetap LKPP yang harus lead. Jadi kita punya sistem akan disambungkan ke LKPP, sehingga kita kirim surat ke semua, kalau mau beli barang harus lihat tokonya LKPP (e-katalog),” kata Ahok lewat keterangan tertulis LKPP di Jakarta, Selasa.

Menurut Ahok, keterlibatan LKPP dalam pengadaan barang dan jasa di Pertamina diharapkan dapat mendukung efisiensi.

“Jadi ini saya rasa bisa menjadi sesuatu yang baru, dan kalau ini jalan negara bisa saving (hemat) banyak dan kita bisa bangun cepat,” imbuh Ahok.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyambut baik permintaan Ahok. Pria yang kerap disapa Hendi itu mengapresiasi sikap Ahok dan mengatakan prosesnya bisa segera dilakukan.

“Ya ini bagus Pak Ahok, karena menurut saya belum semua mau terbuka seperti Pertamina ini. Jadi kita bisa mulai dari tempatnya Pak Ahok,” tanggapnya.

Selain itu, Hendi pun bercerita bahwa sebenarnya LKPP tengah berproses menyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik yang ditargetkan bisa dibahas oleh DPR RI pada tahun ini.

“Kita juga lagi membahas penyusunan rancangan undang-undang, juga termasuk terkait di BUMN. Nah makanya Pak Ahok ke sini bagus, untuk kita bisa bersama-sama mengurusi procurement (pengadaan) di Pertamina,” pungkas Hendi.

Keduanya pun langsung sepakat untuk melanjutkan pembicaraan awal tersebut pada rapat teknis yang langsung dihadiri oleh tim teknis dari LKPP dan Pertamina.

Sumber : Antara