Foto: Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi.

Denpasar (Metrobali.com)-

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali mengapresiasi dan mendukung penuh komitmen dan upaya Gubernur Bali Wayan Koster melakukan penataan kawasan mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali. Pasalnya hutan seluas 1.000 hektare lebih tersebut akan ditata sesuai arahan Presiden Joko Widodo menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung di Pulau Dewata Bali pada tahun 2022 mendatang.

“Kami di BIPPLH merespon positif dan mendukung langkah Pak Gubernur menata kawasan mangrove di Tahun. Kami pun akan ikut melakukan pemantauan dan supervisi,” kata Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi, Rabu, (17/11/2021).

Dikatakan keberadaan mangrove ini untuk mempertahankan peradaban lingkungan hidup Bali ke depan. Sebab hutan mangrove punya peran yang vital bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Hutan mangrove sebagai penghasil oksigen (O2) dan penyerap gas karbondioksida serta sebagai pencegahan abrasi. Hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan.

Dengan banyaknya peran dan fungsi hutan mangrove bagi kehidupan, perlu upaya serius dari semua pihak ikut bersama-sama menjaga kelestarian hutan mangrove. “Hutan mangrove sebagai paru-paru Pulau Bali dan bagian penjaga peradaban masa depan. Kalau hutan mangrove di Pulau Bali dijaga dengan baik  tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan tapi juga terhadap kesehatan masyarakat yang sejalan dengan visi pembangungan Pak Gubernur Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” papar Subudi yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin Bali Bidang Lingkungan Hidup ini.

Peran Bali dalam menjaga hutan mangrove juga menjadi bagian penting dari aksi global mengatasi ancaman dampak perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warning). Terlebih Bali merupakan gerbang dunia internasional dan lebih kusususnya lagi hutan mangrove di Bali ini direncanakan akan menjadi salah satu tempat (venue) yang akan ditampilkan kepada para pemimpin negara G20 tahun depan.

Karenanya BIPPLH menegaskan Bali yang pulau kecil ini masih sangat banyak memberikan dampak dan manfaat kepada Indonesia dan dunia dengan masih punya ribuan hektar hutan mangrove yang terjaga kelestariannya. Itu membuktikan Bali masih sangat sehat sejalan dengan konsep Bali Go Green dan visi pembangungan Gubernur Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Hal ini harus disampaikan terang berderang kepada delegasi G20 nanti baik melalui Bapak Gubernur dan Bapak Presiden bahwa Bali yang kecil ini masih sehat lingkungannya. Ini juga menunjukkan bahwa peradaban lingkungan Bali sangat kuat dan sudah menjadi perabadan modern serta Bali berkomitmen kuat ikut mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global,” ujar Subudi yang juga penekun penyelamat heritage dan Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ), yayasan yang bergerak pada pelestarian situs ritus Bali.

Subudi menegaskan hutan mangrove yang tersebar di seluruh Pulau Bali adalah juga sebagai paru-paru Pulau Dewata juga menjadikan etalase peradaban hijau Pulau Bali yang mengarah menjadi go clean dan go green. “Pak Gubernur Bali sudah mampu menjaga dan melestarikan hutan mangrove sebagai etalase peradaban hijau Pulau Bali masa depan. Karena itu kami di BIPPLH juga sangat konsern dengan visi Pak Gubernur yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Kalau visi ini kita terapkan dengan benar lingkungan akan terjaga dan peradaban hijau Bali akan dikagumi dunia,” kata Subudi yang juga merupakan CEO Pasifik Group-Bali, NTT, NTB (perusahaan yang sangat konsern pada investasi berbasis pelestarian lingkungan).

BIPPLH juga mengapresiasi komitmen dan perhatian Presiden Jokowi mendukung upaya pelestarian lingkungan Bali yang dilakukan Gubernur Koster sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Kami sebagai pemerhati dan aktivis lingkungan sangat hormat dengan apa yang dilakukan Bapak Presiden. Sesuai instruksi Bapak Presiden, mangrove ini harus dijaga. Kalau ada yang botak dan mati harus ditanam kembali,” pungkas Subudi yang sebelumnya merupakan pengusaha tambang sukses di Kalimantan dan kini mengabdikan diri di tanah kelahirannya di Bali untuk mengawal pelestarian alam lingkungan Pulau Dewata.

Sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan mengikuti arahan Presiden Jokowi untuk melakukan penataan kawasan mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. “Pesan Bapak Presiden RI Joko Widodo, bahwa untuk 1.000 hektare lebih hutan mangrove di Benoa akan kami tata dengan baik. Terutama pada tempat penyemaian mangrove yang jadi konsen Bapak Presiden,” kata Koster, dalam keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Koster menuturkan, pihaknya sudah membentuk tim yang akan bergerak untuk menyusun penataan kawasan mangrove beserta pendukungnya. Tim itu nantinya akan secara rutin melaporkan perkembangan penataan kepada Kementerian PUPR. “Khusus untuk penataan mangrove ini, kami sudah menugaskan tim yang selalu melaporkan perkembangan kepada Kementerian PUPR untuk diselesaikan secepatnya,” kata Gubernur Koster.

Koster memastikan, penataan hutan mangrove tersebut sesuai dengan semangat pemerintah Provinsi Bali dalam upaya perlindungan tanaman endemik termasuk mangrove sebagai bagian dari pembangunan Bali agar harmoni terhadap lingkungannya. (wid)