Foto: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali didampingi Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kamis (2/9/2021).

Singaraja (Metrobali.com)-

“Selesai itu barang.” Kata “sakti” ini benar-benar melekat dalam setiap gerak langkah perjuangan dan eksekusi program dan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster.

Catatan sejarah kini kembali ditorehkan Gubernur Koster dengan secara maraton merealisasikan pembangunan jalan baru shortcut titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ditambah titik 11 dan 12 ruas jalan Singaraja-Mengwitani, sumber pendanaan pelaksanaan program merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Bali.

Pembangunan titik 7A, 7B, 7C, dan 8 dilaksanakan tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 145,6 Milyar. Pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama pada hari Kamis, (Wrespati Umanis, Sinta), 2 September 2021 dan target penyelesaian pada tahun 2022.

Pembangunan jalan baru shortcut ini, merupakan realisasi janji politik Gubernur Bali, Wayan Koster kepada masyarakat Buleleng pada saat kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018.  Apreasiasi dan dukungan penuh pun mengalir dari berbagai pihak atas pembangunan shortcut ini.

Salah satunya datang dari Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi yang memuji tangan dingin Gubernur Koster dengan banyaknya megaproyek pembangunan infrastruktur direalisasikan di bawah kepemimpinan Gubernur asal Buleleng ini.

“Shortcut ini salah satu janji politik Gubernur Koster memperpendek jarak Bali Utara dan Bali Selatan.  Beliau benar-benar pemimpin satya wacana. Janji Pak Gubernur benar-benar dieksekusi dengan cepat, tidak perlu lama-lama. Selesai itu barang, seperti yang sering dikatakan Pak Gubenur,” kata Subudi, Kamis (2/9/2021).

Hapus Dikotomi Utara-Selatan

BIPPLH menilai pembangunan jalan baru shortcut ini akan jadi trigger (pemicu), lokomotif penggerak, akselerator pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi termasuk pariwisata di Bali Utara. Akses jalan baru shortcut ini mampu diyakini mampu mengikis bahkan menghapus kesenjangan pembangunan Bali Utara-Bali Selatan yang selama ini menjadi permasalahan klasik dan belum mampu dipecahkan oleh para Gubernur Bali sebelum Gubernur Koster.

“Selama ini pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan tidak berimbang. Mudan-mudahan keberadaan shortcut ini menjadi trigger mengurangi kesenjangan pembangunan Utara-Selatan. Tidak lagi ada dikotomi Utara-Selatan dan jalur ekonomi Utara dan Selatan semoga jauh lebih efektif,” tegas Subudi yang juga merupakan CEO Pasifik Group-Bali (perusahaan yang sangat konsern pada investasi berbasis pelestarian lingkungan).

Pembangunan jalan baru shortcut ini juga sangat penting dan vital perannya dalam memperpendek jarak tempuh Denpasar-Singaraja sehingga akan mempecepat mobilitas dari menuju Singaraja serta memicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi lebih masif dan cepat di Bali Utara.

“Dengan diperpendek rentang tembusnya dengan shortcut ini, kita mau ke Singaraja tidak berpikir menginap di tengah jalan. Awalnya ke Singaraja dari Denpasar bisa 3 jam dengan shortut ini bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Ini akan mempengaruhi orang berbisnis dan wisata di Singaraja,” ujar Subudi yang sebelumnya merupakan pengusaha tambang sukses di Kalimantan dan kini mengabdikan diri di tanah kelahirannya di Bali untuk mengawal pelestarian alam lingkungan Pulau Dewata.

Minimalkan Kerusakan Lingkungan

Yang yang menjadi catatan penting pula, BIPPLH Bali berharap kerusakan lingkungan di lokasi proyek shortcut dapat diminimalkan bahkan jika bisa agar nihil kerusakan lingkungan. Untuk itu tim BIPPLH Bali akan terus secara aktif ikut melakukan pengawasan serta akan aktif memberikan masukan konstruktif kepada Gubernur Bali.

“Kita terus mendorong dan mendukung program dan realisasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dilakukan Pak Gubernur Koster dengan juga melakukan pengawasan sekaligus. Sepanjang kerusan lingkungan bisa diminimalkan bahkan zero, kami dengan sangat senang hati memberikan dukungan karena keberadaaan short cut ini memperpendek jarak Denpasar-Singaraja,” ungkap Subudi yang juga Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Lingkungan Hidup Kadin Bali ini.

“Tim kami ada di lapangan melihat, mendengarkan jika ada keluhan masyarakat, kita tampung semua, sampaikan secara langsung kepada Pak Koster untuk ditindaklanjuti. Hari ini pun ada tim kami di lapangan untuk memantau. Bukan saja hari ini, sebelum ground breaking tim BIPPLH sudah ada di lapangan untuk mendengar dan melihat apa ada keluhan masyarakat,”pungkas Subudi yang juga seorang penekun penyelamat heritage dan Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ), yayasan yang bergerak pada pelestarian situs ritus Bali dan di komunitasnya akrab disapa Jro Gede Agung Subudi ini.

Telan Anggaran 471,5 M

Seperti diberitakan pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani resmi dilanjutkan. Setelah titik 3,4, 5, dan 6 selesai, kini dilanjutkan dengan pembangunan titik 7A, 7B, & 7C dan titik 8. Bahkan, ada penambahan hingga titik 11 dan 12 dari rencana awal hanya sampai titik 10.

Kelanjutan pembangunan jalan baru ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali didampingi Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kamis (2/9/2021).

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen membebaskan lahan yang diperlukan untuk pembangunan jalan shortcut; yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2018 untuk titik 3, 4, 5, dan 6 melalui APBD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018, dilanjutkan dengan pembebasan lahan titik 7,8,9, dan 10 melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. Total anggaran yang sudah direalisasikan untuk pembebasan lahan sebesar Rp. 200,1 Milyar. Dan masih akan dilanjutkan lagi pembebasan lahan titik 11 dan 12 pada tahun 2022.

Sedangkan anggaran pembangunan fisik bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan fisik titik 3,4,5 dan 6 sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 325,9 Milyar. Pembangunan titik 7A, 7B, 7C, dan 8 dilaksanakan tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 145,6 Milyar. Dengan demikian Kementerian PUPR sudah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp. 471,5 Milyar. (wid)