Foto: Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi.

Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pengembangan Pelabuhan Benoa menggunakan desain yang berkearifan lokal Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru.

Komitmen Gubernur Koster mengawal megaproyek Pelabuhan Benoa mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali.

Menurut Ketua Umum BIPPLH Bali Komang Gede Subudi pernyataan Gubernur Bali ini adalah warning untuk Pelindo III yang sebelumnya pernah ditutup karena penyimpangan pembangunan yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah Benoa khususnya matinya puluhan hektar hutan  mangrove akibat pengurugan yang serampangan.

Gubernur memberi kode dan isyarat jangan sampai pembangunan di Pelabuhan Benoa ada penyimpangan. “Ini warning untuk Pelindo III  jangan coba-coba melakukan penyimpanan dari kesepakatan bersama agar lingkungan tidak rusak,” kata Subudi, Jumat (27/8/2021).

Bagi Subudi upaya konkret Gubernur Koster memastikan pengembangan Pelabuhan Benoa menggunakan desain yang berkearifan lokal Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru merupakan bagian dari upaya mengingatkan jangan ada lagi ada pihak-pihak yang mencoba melakukan penyimpangan dari kesepakatan bersama agar lingkungan tidak rusak.

Apalagi Pelabuhan Benoa adalah salah satu etalase Bali, pintu gerbang peradaban Pulau Dewata, wajah Bali di dunia internasional. “Kalau gerbang masuk Bali ini terjaga kelestarian lingkungannya dan pembangunannya disesuaikan dengan kearifan lokal Bali dan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali itu akan menjadi kebanggaan Bali dan memberikan kesan positif untuk wajah Bali di mata dunia,” kata Subudi yang juga Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Lingkungan Hidup Kadin Bali ini.

BIPPLH pun menegaskan akan terus ikut mengawal megaproyek  ini agar “on the track” tidak salah jalur. Pelindo III diingatkan tidak mengingkari kesepakatan bersama Gubernur, jangan sampai mengabaikan kearifan lokal apalagi sampai merusak lingkungan.

Ketum BIPPLH Bali bersama tim akan lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan. “Setiap penyimpangan akan kami peringatkan dengan keras dan kalau diabaikan akan kami angkat ke tingkat lebih serius,” tegas Subudi yang juga merupakan CEO Pasifik Group-Bali (perusahaan yang sangat konsern pada investasi berbasis pelestarian lingkungan).

Subudi menegaskan tim BIPPLH Bali akan melakukan pengawasan pembangunan dumping satu dan dumping dua di Pelabuhan Benoa karena pihaknya sebagai juga harapan masyarakat Bali sangat berkepentingan menjaga wilayah Benoa tetap lestari sejalan dengan komitmen Gubernur Bali.

“Tim kami setiap saat terjun ke lapangan melakukan pemantauan. Kalau ada indikasi penyimpangan tentu tim kami akan segera melakukan teguran sebelum terlanjur menyimpang. Kalau ternyata ada unsur kesengajaan melakukan penyimpangan tentu kami akan lakukan langkah-langkag konkrit agar disikapi Gubernur,” urai Subudi.

BIPPLH lantas berharap ke depan Pelindo III terus membuka komunikasi kepada tim pengawas BIPPLH di lapangan. “Dengan adanya kunjungan Gubernur dan tinjau lapangan kami BIPPLH bersama tim akan lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan,” tegas Subudi.

Pelindo III Jangan Ingkari Kesepakatan

BIPPLH lagi-lagi tidak bosan mengingatkan kembali megaproyek pengembangan Pelabuhan Benoa harus sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan bersama Direktur Utama Pelindo III dengan Gubernur Bali Wayan Koster. “Pelindo III jangan sampai mengingkari kesepakatan dengan Pak Gubernur. Kalau macam-macam kami rakyat Bali siap bergerak,” tegas Subudi.

Pengembangan Pelabuhan Benoa diwanti-wanti harus tetap mengacu pada visi Gubernur Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan pembangunan apapun di dalamnya harus berbasi kearifan lokal Bali dan jangan sampai merusak alam lingkungan Pulau Dewata.

“Megaproyek pengembangan Pelabuhan Benoa tidak jatuh dari langit. Semua berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan aturan. Visi Pak Gubernur Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali harga mati! Itu harus tetap jadi acuan dalam pengembangan pembangunan Pelabuhan Benoa,” tegas Subudi yang juga seorang penekun penyelamat heritage dan Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ), yayasan yang bergerak pada pelestarian situs ritus Bali dan di komunitasnya akrab disapa Jro Gede Agung Subudi ini.

Di sisi lain BIPPLH kembali menegaskan dukungannya terhadap pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Green Port (pelabuhan hijau) yang mendukung Bali Go Green. “Pengembangan Green Port  juga sejalan dengan visi misi kami di BIPPLH dan Pasifik Group-Bali karena kami sangat konsern pada investasi berbasis pelestarian lingkungan,” ungkap  Subudi yang sebelumnya merupakan pengusaha tambang sukses di Kalimantan dan kini mengabdikan diri di tanah kelahirannya di Bali untuk mengawal pelestarian alam lingkungan Pulau Dewata.

Selain itu, kawasan Pelabuhan Benoa, juga dirancang dan dicanangkan menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) atau gerbang wisata maritim Indonesia dan bisa menjadi trigger percepatan 10 Bali Baru. Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) ini adalah inisiasi Pelindo III bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Kementerian BUMN. BMTH ini didasarkan atas potensi Bali yang termasuk 6 besar tujuan kapal pesiar di Asia dan semakin menjadi primadona.

Gubernur Koster Pastikan Ini

Sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster pastikan pengembangan Pelabuhan Benoa menggunakan desain yang berkearifan lokal Bali sesuai arahannya yang merupakan salah satu program prioritas di bidang pembangunan infrastruktur darat, laut, udara secara terkoneksi dan terintegrasi di dalam upaya mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru.

Hal itu ditegaskannya saat Gubernur Bali melakukan rapat koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Republik Indonesia, Ir. Montty Girianna, M.Sc., MCP., Ph.D, Komisaris Utama Pelindo III, Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M, Dewan Komisaris, Otto Ardianto, Agus Pambagio, dan Heru Sukanto, serta Direktur Teknik Pelindo III, Kokok Susanto terkait rencana pengembangan Bali Maritime Tourism Hub pada, Kamis (Wraspati Wage, Watugunung) tanggal 26 Agustus 2021 di Pelabuhan Benoa Denpasar.

Dihadapan awak media, Gubernur Koster menjelaskan secara administratif hingga perijinan dalam pengembangan Pelabuhan Benoa ini sudah selesai semua sebelum dirinya menjadi Gubernur Bali.

“Kemudian begitu saya menjadi Gubernur, saya langsung rapat dengan Direksi dan Komisaris Pelindo yang lama (sebelum Komisaris yang baru, Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, red), dimana pada saat itu sudah disepakati desain untuk pengembangan Pelabuhan Benoa di Dumping I dan II, serta kawasan lainnya yang menjadi kewenangan Pelindo III,” ujar Gubernur jebolan ITB ini.

Kata Wayan Koster, sambungnya bahwa program ini sudah jalan sejak tahun 2020, dan direncanakan akan selesai tahun 2023 dengan nilai proyek mencapai Rp 6,1 Triliun. “Program ini sudah betul-betul menerapkan desain yang sesuai dengan kearifan lokal Bali, karena yang terlibat merupakan orang dari arsitektur lokal Bali. Jadi progresnya sudah sesuai target dan rencananya sudah berjalan dengan baik,” ujarnya dihadapan awak media.

Usai menggelar rapat koordinasi, Gubernur Bali bersama Komisaris Utama Pelindo III langsung meninjau pengembangan Pelabuhan Benoa di Dumping I dan II.

Dalam tinjauannya itu, Gubernur Koster juga memberikan perhatian serius terhadap kebersihan laut dari ancaman sampah hingga kumuhnya penempatan kapal penangkap ikan yang bersandar di Pelabuhan Benoa untuk segera diberikan penanganan. (wid)