Jembrana (Metrobali.com)-

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) akibat pandemi Covid-19 yang dimulai sejak(3-20/7), DPRD Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Paripurna secara virtual. Dipimpin oleh ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi, rapat paripurna III masa persidangan III tahun 2020-2021dengan agenda pandangan umum Fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD) dan Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan dihadiri Bupati I Nengah Tamba bertempat di Executive Room kantor bupati Jembrana, Senin(5/7).

Dalam Rapat Paripurna yang juga dihadiri Pj. Sekda anyar, I Made Budiasa serta para asisten dan beberapa pompinan OPD, 5(lima) Fraksi yakni, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Demokrat serta Partai PKB dan PPP memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan 2(dua) Ranperda yang telah disampaikan oleh bupati dalam rapat paripurna sebelumnya. Kedua Ranperda itu yakni, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 serta Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan.

“Ranperda tentang pertaggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 sudah sangat bagus dan dapat dikatan berhasil dalam realisasi penggunaannya meki kita ketahui bersama tahun 2020 masih dalam kondisi darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19,”kata ketua Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Sudiasa.

Sedangkan terkait dengan Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan, Kata Sudiasa, tindakan ini adalah sebagai keinginan kuat pemerintah daerah kabupaten Jembrana dalam visi yakni, Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia berlandaskan Tri Hita Karana. “ Namun demikian, tindak lanjut kedepannya harus didukung pula dalam kebijakan anggaran yang memadai,”ujarnya.

Sementara dari Fraksi Partai Gerindra, meski juga memberikan apresiasi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun angaran 2020 lantaran telah mendekati target yang optimal, namun ketua Fraksi Partai Gerindra I Ketut Sadwi Darmawan juga memberikan beberapa catatan serta pandangan.”Dari sisi anggaran pendapatan maupun dari sisi anggaran belanja daerah, semua sisi dalam realisasi anggaran tersebut sudah mendekati target yang optimal, namun dari sisi realisasi pengeluaran pembiayaan daerah belum optimal pencapaiannya. ini kami perlukan untuk informasi didalam merencanakan anggaran selanjutnya. Untuk itu kami mohon nantinya sdr. Bupati dapat menjelaskan,”harap ketua Fraksi Partai Gerindra I Ketut Sadwi Darmawan.

Sedangkan 3(tiga) Fraksi-Farksi lainnya, Fraksi Kebangkitan Persatuan, Fraksi Demokrat Jaya serta Fraksi Partai Golongan Karya, selain juga memberikan apresiasi terhadap pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 yang telah disampaian bupati saat rapat paripurna sebelumnya termasuk memberikan masukan-masukan dan catatan, juga dapat menerima terkait dengan Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan.”Ranperda tentang penangulangan kemiskinan kami terima sebagai bahan dalam melakukan pembahasan selanjutnya, namun kami memiliki 2(dua) point penting guna mendukung tujuan dari penanggulangan kemiskinan tersebut. Kedua point itu yakni, seluruh OPD harus dapat bersinergi dengan tujuan berdasarkan strategi penanggulangan kemiskinan serta sdr. Bupati dan jajaran pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan dunia usaha khususnya melalui Corporete sosial responsibility(CSR),”kata ketua Fraksi Kebangkitan Persatuan H. Muhamad Yunus. (Humas Pemkab Jembrana)