Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E pada 2020, menyusul perkiraan defisitnya pendapatan Jakarta pada 2019.

“Ini uang rakyat. Saya turun ke masyarakat dan saya lihat masih banyak rakyat yang belum dapat akses air bersih, masih banyak rakyat hidup susah tidak punya modal usaha, gedung sekolah di Jakarta masih banyak yang belum direhabilitasi, ini malah mendadak memasukkan kegiatan triliunan untuk dipakai event panggung harian,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Anthony menyebutkan penyelenggaraan Formula E di Jakarta 2020 mendatang akan menghabiskan anggaran triliunan rupiah hanya untuk beberapa hari saja yang tidak jelas tujuan serta asas manfaatnya di tengah defisit anggaran.

Lebih lanjut, Anthony menyebutkan banyak negara-negara lain yang sudah mencoba menjalankan Formula E merugi dan tidak mampu melanjutkan program ini untuk tahun-tahun berikutnya.

“Malu kalau kami gaya-gayaan internasional padahal tidak berkaitan dengan perencanaan strategis daerah di Jakarta. Saya tekankan, kalau mau gaya-gayaan dan mencari panggung jangan pakai uang rakyat. Apalagi, tidak jelas berapa proyeksi pendapatan yang kita terima. Mana kajian investasinya?,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga menyoroti penyelenggaraan Formula E tidak ada dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Kerja Prioritas Daerah (RKPD) DKI Jakarta.

Selain, lanjut Anggara, pihaknya menyesalkan rencana penganggaran Formula E yang tidak tepat sasaran, terlebih, harus diketok DPRD dalam hitungan hari saja, namun sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memaparkan secara lengkap kepada warga dan anggota dewan mengenai alasan di balik penyelenggaraan Formula E.

“Fraksi PSI meminta Formula E dibatalkan sampai ada paparan lengkap serta kajian mendalam dan meyakinkan dari Gubernur dan jajarannya,” kata Anggara.

Cucu mendiang Ali Sastroamidjojo itu juga menilai kegiatan internasional tersebut tidak berkaitan dengan upaya mendorong penggunaan mobil listrik yang menurutnya usaha itu bisa dilakukan dengan cara lain seperti menyiapkan infrastruktur kendaraan listrik.

“Misalnya, Pemprov bikin fasilitas pengisian mobil listrik di ribuan tempat, beli juga ratusan bus listrik, tapi kenapa Gubernur Anies Baswedan cuma bikin event panggung?,” ucap Wakil Ketua Komisi E itu.

Diketahui, dalam data per 17 Oktober 2019, penerimaan pajak defisit dari target Rp44,5 triliun, baru diterima Rp31,5 triliun atau sekitar 70,86 persen dari target. (Antara)