ade-komarudin-golkar
Kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ade Komaruddin (Akom)/MB

Nusa Dua, (Metrobali.com) –

Nasib kedua kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ade Komaruddin (Akom) dan Setya Novanto (Setnov) akan diputus. Hal itu dikatakan oleh Ketua SC Munaslub Golkar, Nurdin Halid. Menurutnya, malam ini Komite Etik akan menggelar rapat untuk menentukan nasib keduanya atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.

“Komite Etik nanti malam jam 21.00 WITA mereka akan melakukan rapat terkait temuan ada empat kasus yang akan dirapatkan, bukan disidangkan. Rapat itu untuk menentukan apakah temuan ini sudah cukup bukti ditingkatkan ke Majelis Etik,” kata Nurdin di Nusa Dua, Bali, Kamis malam 12 Mei 2016.

Jika dianggap cukup bukti, Nurdin mengaku temuan atas pelanggaran Setnov dan Akom akan ditingkatkan ke Majelis Etik. “Kalau cukup bukti, maka Majelis Etik akan melakukan persidangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk memutuskan apakah cukup bukti dinyatakan bersalah atau tidak,” katanya.

Menurut Nurdin, keduanya akan ‘diadili’ terkait empat hal yakni pertemuan di Ritz Calton oleh Akom, lalu pertemuan di Grand Mulia oleh Setnov. “Kemudian dugaan membagi-bagi dollar di Jatim, kemudian indikasi mengumpulkan beberapa ketua dan sekretaris DPD II di Malang, Jatim dua malam lalu,” jelasnya.

Menurut dia, jika ada pelanggaran etik, maka akan ada sanksi sesuai dengan kode etik. Sanksi terberat dari pelanggaran itu adalah keduanya dapat didiskualifikasi dari bursa pencalonan. Sementara untuk pemilik hak suara dilarang ikut sebagai peserta dan hak suaranya dihapus. “Kalau kandidat dia bisa didiskualifikasi. Kemudian untuk votersnya itu tidak ikut di dalam menjadi peserta dan tidak punya hak suara,” tegas Nurdin.

“Ini sedang ditelusuri oleh Komite Etik. Ini sudah ada temuan awal. Karena ada informasi ditemukan dan didapatkan langsung. Itu yang akan dibuktikan oleh Komite Etik, kalau cukup bukti ditingkatkan ke Majelis Etik,” tambah dia.

Jika mengacu kepada sanksi etik, maka hal utama yang akan dijatuhkan adalah mulai dari peringatan hingga diskualifikasi. “Tapi kalau ditemukan money politics, itu tidak ada peringatan itu langsung didiskualifikasi dan votersnya tidak bisa menjadi peserta,” demikian Nurdin. JAK-MB