masyarakat ekonomi asean

Jakarta (Metrobali.com)-

Maraknya pembangunan ragam infrastruktur di berbagai daerah bakal menarik pengusaha jasa konstruksi asing untuk mencari proyek di Tanah Air, terlebih setelah pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015.

“Indonesia akan menarik pengusaha jasa konstruksi asing datang ke Indonesia mengingat Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di ASEAN, dengan kontribusi lebih dari 67 persen terhadap pasar konstruksi ASEAN,” kata Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto W Husaini.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa pemerintah saat ini juga sedang giat-giatnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor konstruksi juga diketahui menyumbang hingga 10 persen PDB Indonesia.

Untuk itu, ujar dia, peningkatan kualitas sumber daya konstruksi dinilai bukan hanya program pemerintah tetapi juga penting dalam menghadapi persaingan global yang tinggal di depan mata terutama di lingkup ASEAN.

“Bahkan pertumbuhan pasar konstruksi di Jakarta sendiri menempati posisi tertinggi di Asia saat ini. Tak heran potensi keuntungan yang dapat diraih dari usaha jasa konstruksi di Indonesia termasuk tertinggi di ASEAN,” katanya.

Karena itu, Hediyanto juga mempertanyakan apakah Indonesia mampu mempertahankan pasar konstruksi dalam negeri.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan rata-rata tenaga kerja konstruksi di Indonesia hanya 6 persen dan tidak sebanding dengan pertumbuhan rata-rata nilai konstruksi sebesar 21 persen per tahun. “Dengan demikian masih ada gap antara pelaku dan pekerjaan konstruksi,” ujarnya.

Plt Dirjen Bina Konstruksi memaparkan, upaya telah dipersiapkan dan dilakukan pemerintah antara lain pembinaan jasa konstruksi berbasis kewilayahan untuk memetakan kebutuhan sumber daya konstruksi berdasarkan pendekatan besaran nilai infrastruktur pada setiap wilayah.

Selain itu, lanjutnya, pemenuhan kebutuhan sumber daya infrastruktur pada proyek-proyek strategis harus menjadi prioritas utama, terutama pada wilayah-wilayah yang sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan.

Selain itu, pemerintah daerah di berbagai wilayah di Tanah Air penting guna mendukung peningkatan sumber daya manusia sektor jasa konstruksi agar pembangunan beragam infrastruktur penting di daerah dapat segera direalisasikan dengan baik.

“Untuk memenuhi kebutuhan SDM konstruksi, kami meminta dukungan dari daerah agar membantu pelatihan tenaga terampil,” kata Hediyanto.

Hal tersebut, menurut dia, terutama mengingat saat ini fokus percepatan pembangunan Infrastruktur adalah di daerah. namun masih belum didukung dengan ketersediaan SDM, yang seringkali masih disubsidi dari Jawa.

Berdasarkan Laporan Daya Saing Global tahun 2015 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (WEF), peringkat daya saing Republik Indonesia di ASEAN masih lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Dominasi Usaha Besar Pasar konstruksi di Indonesia saat ini juga dinilai masih didominasi badan usaha berkualifikasi besar yang jumlahnya hanya sekitar satu persen dari seluruh badan usaha jasa konstruksi yang mencapai 130.000.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kelas badan usaha menengah dan kecil menjadi besar agar dapat memiliki daya saing tinggi,” katanya.

Hediyanto mengingatkan bahwa pasar konstruksi Indonesia akan menarik pengusaha jasa konstruksi asing datang ke Indonesia, mengingat Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di ASEAN, yang memberikan konstribusi lebih dari 67 persen terhadap pasar konstruksi ASEAN.

Sedangkan di tingkat kota, lanjutnya pertumbuhan pasar konstruksi di Jakarta merupakan yang tertinggi di Asia, serta potensi keuntungan yang dapat diraih dari usaha jasa konstruksi di Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Sebagaimana diwartakan, Indonesia mesti menambah jumlah tenaga kerja insinyur dalam mengembangkan sektor konstruksi di Tanah Air agar kekurangan tersebut tidak diisi oleh tenaga kerja dari warga negara asing.

“Tren kebutuhan insinyur di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan, Indonesia kemungkinan akan kekurangan insinyur sekitar 10 ribu orang per tahun pada 10 tahun ke depan, sehingga kebutuhan tenaga kerja akan diisi tenaga asing,” kata Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi Panani Kesai dan menjelaskan, hal tersebut tentu harus diantisipasi sejak dini terutama bila di kota dinilai sudah jarang dari generasi muda yang berminat menjadi insiyur.

Untuk itu, ujar dia, generasi muda di daerah harus didorong untuk membangkitkan ketertarikan terhadap profesi insinyur, dan proses pembibitan bakat tersebut jangan dibiarkan jalan sendiri.

“Perlu upaya pendampingan dari para pemangku kepentingan semua, termasuk keterlibatan pemilik proyek dan pelaku bisnis konstruksi untuk lebih banyak menerima pemagangan kerja, perekrutan tenaga konstruksi dilakukan sejak mereka masih kuliah di Perguruan Tinggi,” ujar Panani.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus merangsang generasi muda sejak dini untuk mengenai profesi insinyur, yang bertujuan menumbuhkan kembali minat generasi muda saat ini pada profesi insinyur.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) terus bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi.

Didominasi proses politik Sementara itu, pakar konstruksi Akhmad Suraji mengatakan, kondisi program pembangunan di Indonesia lebih didominasi oleh proses politik daripada proses teknokratik, sehingga perguruan tinggi seharusnya bisa lebih berperan.

“Kajian-kajian yang dilakukan (perguruan tinggi) sebelum proses pembangunan itu sangat penting sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam proses pembangunan,” katanya.

Sedangkan Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) mengapresiasi kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memberdayakan kontraktor lokal dengan membuka kontraktor kualifikasi menengah untuk proyek Rp50 miliar.

“Kementerian PU berkomitmen meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaksana konstruksi kita. Sebab ini tantangan bagaimana daya saing pelaksana konstruksi menghadapi pasar bebas ASEAN akhir tahun 2015 ini,” kata Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa.

Menurut Andi, menyambut datangnya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2014, pemerintah telah mendorong peningkatan pembangunan kapasitas pengusaha konstruksi lokal.

Hal itu, ujar dia, dilakukan pemerintah antara lain dengan akan membuka peluang bagi kontraktor kualifikasi menengah untuk menggarap paket pengerjaan sebesar Rp50 miliar. “Selama ini, paket tersebut dikerjakan oleh kontraktor berkualifikasi besar,” tuturnya.

Menurut Sekjen Gapensi, untuk pengerjaan proyek di bawah Rp50 miliar tidak lagi diserahkan kepada kontraktor besar, tetapi diserahkan kepada kontraktor menengah.

Ia mengemukakan bahwa pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut, karena berarti ada niat dan upaya pemerintah membuat UKM konstruksi semakin kuat.

Selain itu, kebijakan tersebut dinilai akan mempercepat realisasi pagu anggaran serta mempercepat pembangunan infrastruktur layanan publik di berbagai daerah.

Andi Rukman Karumpa berpendapat bahwa kunci dari masuknya investor ke dalam negeri bergantung pada pembenahan sektor infrastruktur.

“Kuncinya di infrastruktur. Kalau sektor ini lancar, investor akan masuk dengan cepat ke dalam negeri,” kata Andi. AN-MB