Serikat Pekerja Garuda Dukung Direksi Pilihan Pemerintah
Para pilot Garuda Indonesia memberi hormat pada acara perpisahan pengoperasian pesawat Boeing 747 terakhir milik maskapai itu di Bandara Soekarno-Hatta, 9 Oktober 2017. (Foto: Dita Alangkara/ AP)
Serikat karyawan PT Garuda Indonesia Tbk mendukung manajemen Garuda Indonesia yang telah ditunjuk pemerintah.
Tiga serikat pekerja yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia mendukung manajemen yang telah ditunjuk pemerintah untuk terus menjalankan operasional Garuda Indonesia.
Tiga serikat pekerja tersebut yaitu Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG), Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI).
“Sekber bersama-sama seluruh karyawan Garuda Indonesia tetap berkomitmen akan memberikan layanan terbaik dan menjaga operasional dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan,” jelas Edward Hutabarat di Jakarta, Kamis (13/12/2019).
Edward Hutabarat juga mengajak seluruh pekerja Garuda Indonesia untuk menghentikan perbedaan pendapat dan perdebatan kasus dugaan penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang menyeret sejumlah jajaran direksi Garuda Indonesia. Menurutnya, Sekretariat Bersama telah menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum dan pemerintah selaku pemegang saham.
Sementara itu, Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty membantah isu penyelewengan tugas awak kabin yang beredar di media sosial. Menurutnya awak kabin Garuda Indonesia memiliki integritas dan moral yang tinggi. Awak kabin yang jumlahnya ribuan tersebut direkrut secara profesional dengan persyaratan ketat.
“Kami nyatakan bahwa awak kabin Garuda Indonesia adalah orang-orang terpilih yang menjadi awak kabin. Dan kita di dalam punya standar untuk menjaga profesionalisme itu. Dan jika melanggar, sudah dapat dipastikan akan dikenakan sanksi,” jelas Tomy Tampatty.
Kendati demikian, menurut Tomy, jika ada penyelewengan tugas awak kabin, pekerja Garuda dapat melaporkan kasus tersebut melalui mekanisme internal perusahaan atau ke luar perusahaan sebagai perusahaan milik pemerintah.
“Awak kabin bekerja itu punya SOP. Apa yang muncul di publik itu tidak sesuai SOP. Maka dari itu, kami tidak berani berkomentar karena itu adalah pengakuan seseorang yang saya kira perlu dibuktikan. Kalau memang ada demikian, kita punya ruang untuk pelaporan,” tambahnya.
Kementerian BUMN kemudian mengangkat jajaran direksi sementara hingga pelaksanaan RUPSLB ada 22 Januari mendatang yang dipimpin Fuad Rizal sebagai Plt Direktur Utama. [sm/ka] (VOA)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.