Kebakaran hutan dekat perkebunan kelapa sawit di kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, 30 Juli 2019. (Foto: Antara via Reuters)

Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot sejumlah petinggi TNI dan Polri jika gagal memadamkan kebakaran hutan, Reuters melaporkan, Selasa (6/8/2019). Presiden juga berjanji akan menganggarkan pembelian peralatan canggih seperti drone untuk melawan si jago merah.

Pemerintah sejauh ini telah mengerahkan ribuan personel TNI dan Polri untuk memberantas kebakaran hutan setelah enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan dinyatakan dalam status darurat.

“Kemarin saya telepon Panglima TNI dan Kapolri. Saya meminta mereka mencopot orang-orang yang tidak bisa mengatasi kebakaran hutan,” tegas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 di Istana Negara, Jakarta.

“Jangan meremehkan adanya titik panas. Jika api muncul, langsung padamkan. Jangan tunggu sampai membesar,” sambungnya.

Selama musim kemarau, para petani di Indonesia terbiasa membakar hutan dan lahan untuk membuka ladang. Namun, seringkali api menjadi tak terkontrol dan memicu asap tebal yang mengganggu negara tetangga Singapura dan Malaysia.

Indonesia mencatat jumlah titik api tahun ini menembus rekor tertinggi sejak krisis kebakaran hutan pada 2015 silam. Dunia internasional pun telah mendesak pemerintah agar mengakhiri penggunaan teknik tebang dan bakar untuk membuka lahan yang umumnya digunakan perkebunan kelapa sawit dan industri kertas.

Seorang tentara memeriksa kebakaran lahan gambut dekat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 28 Oktober 2015. (Foto: Antara via Reuters)
Seorang tentara memeriksa kebakaran lahan gambut dekat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 28 Oktober 2015. (Foto: Antara via Reuters)

Presiden dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan Singapura minggu ini di tengah hujan keluhan akibat kabut asap karhutla yang menjadi pemberitaan di kedua negara tetangga tersebut.

Pascakebakaran hutan yang mulai melahap sejumlah kawasan di Indonesia, otoritas Malaysia, minggu lalu, mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan pembakaran dan aktivitas di luar ruangan.

Kementerian Energi, Sains, Teknologi, Perubahan Iklim, dan Lingkungan Hidup Malaysia menyatakan akan membawa isu ini kepada Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengambil langkah pencegahan kabut asap lintas negara. Pernyataan ini dikeluarkan Senin pekan lalu saat lima negara ASEAN bertemu di Brunei minggu ini.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto dalam rakornas menyebut pemerintah telah mendeteksi setidaknya 975 titik api tahun ini, yang membakar 135.000 hektare lahan yang tersebar di 18 provinsi.

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lahan yang terbakar dalam kebakaran hutan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 23 September 2015. (Foto: Antara via Reuters)
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lahan yang terbakar dalam kebakaran hutan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 23 September 2015. (Foto: Antara via Reuters)

Presiden Jokowi berujar bahwa titik api sebaiknya dideteksi menggunakan perangkat modern seperti drone.

“Jika APBD provinsi tidak mencukupi (untuk membeli perangkat itu), saya akan belikan,” tandasnya.

Pemerintah telah berjanji untuk menggunakan bom air yang dijatuhkan dari helikopter dan teknik penyemaian awan agar dapat memberantas karhutla.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa kekeringan juga melanda beberapa kawasan di nusantara karena adanya fenomena El Nino ringan yang mengacaukan cuaca dan musim kemarau. Puncaknya diperkirakan akan terjadi dari pertengahan Agustus hingga pertengahan September.

Bulan lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memenangkan gugatan sekelompok orang terhadap negara atas kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan sejak 1997. [ga/ft] (VOA)