Arief Budiman 1

Jakarta (Metrobali.com)-

Komisi Pemilihan Umum mencatat 10 daerah belum melaporkan ketersediaan dana untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak, kata Komisioner KPU Arief Budiman di Jakarta, Rabu (15/4).

“Data yang kami terima sampai saat ini sudah 259 daerah melaporkan ketersediaan dananya dengan kondisi yang bervariasi, sedangkan 10 lainnya belum menyerahkan kepada kami,” kata Arief di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Anggaran pilkada di 10 daerah tersebut masih dalam pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah setempat.

Dia menjelaskan kondisi bervariasi tersebut adalah ketersediaan anggaran yang diajukan KPU daerah tidak sepenuhnya disetujui oleh pemda setempat.

“Walaupun anggaran yang disepakati pemda itu tidak 100 persen seperti yang diajukan, kami akan meminta KPU daerah untuk menganalisa apakah dana yang disetujui sebagian itu cukup atau tidak,” kata Arief.

Jika dengan anggaran yang terbatas itu pelaksanaan tahapan dapat berjalan, maka KPU daerah bisa terus melanjutkan proses pilkada dengan dana yang disetujui daerah.

Namun apabila anggaran yang disetujui itu tidak mencukupi, maka KPU bisa memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada di daerah tersebut.

“Kalau demikian, itu pasti tidak bisa dijalankan karena tidak mungkin tahapan pilkada dipaksakan kalau tidak ada dananya. Maka nanti kami akan hitung lagi apakah dia memungkinkan ikut pilkada serentak 2015 atau gelombang berikutnya,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Antara, sejumlah daerah yang anggaran pilkadanya tidak disetujui seluruhnya oleh pemda setempat antara lain Provinsi Jambi (disetujui Rp101 miliar dari Rp109 miliar pengajuan KPU), Rembang (disetujui Rp17 miliar dari Rp19 miliar pengajuan KPU) dan Poso (disetujui Rp15 miliar dari Rp21 miliar pengajuan KPU).

Sementara daerah yang sama sekali belum disetujui anggarannya oleh pemda setempat adalah Nias Selatan (Sumatera Utara), Mandailing Natal (Sumatera Utara), dan Tanjung Jabung Barat (Jambi). AN-MB