Keterangan foto: Seminar bertema “Membangun Konsep Ketahanan Maritim Indonesia” yang diselenggarakan di Tangerang pada Hari Jumat (19/02/2021)/MB

Tangerang, (Metrobali.com) –

Sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan memajukan Indonesia menjadi negara maritim yang berdaulat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memandang urgensi dalam kepemilikian suatu konsep ketahanan maritim yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan ketahanan maritim khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menginisiasi Seminar bertema “Membangun Konsep Ketahanan Maritim Indonesia” yang diselenggarakan di Tangerang pada Hari Jumat (19/02/2021).

“(Konsep) Ketahanan Maritim Indonesia perlu segera kita rumuskan. Begitu banyak dan tambah canggihnya berbagai ancaman yang masuk ke perairan Indonesia,” ungkap Deputi Basilio Dias Araujo dalam pembukaan Seminar tersebut. Ancaman yang dimaksud bukan hanya ancaman tradisional saja seperti penggunaan militer untuk mengganggu kedaulatan, namun saat ini ancaman yang kerap kali dihadapi dapat berbentuk non-tradisional, seperti kejahatan siber, penyelundupan orang, barang, senjata, dan narkotika, termasuk teknologi kapal tanpa awak yang masuk tanpa identitas di wilayah perairan Indonesia baru-baru ini.

Lebih lanjut, Deputi Basilio menerangkan bahwa konsep dan definisi ketahanan maritim Indonesia masih belum didefinisikan secara jelas dan berdasar pada bukti dan riset ilmiah, “Bahkan dalam RPJM 2020-2024 tidak memuat ketahanan maritim secara utuh, meskipun kata “ketahanan” dikaitkan dengan ketahanan ekonomi, ketahanan bencana, ketahanan pangan, ketahanan fisik dan sosial dalam konteks perubahan iklim, ketahanan budaya, dan ketahanan energi,” tambah Deputi Basilio.

“Konsep dan definisi Ketahanan Maritim ini benar-benar krusial untuk segera dirancang, sehingga Kementerian/Lembaga terkait punya pedoman atau peta jalan untuk implementasikan dalam program prioritas berbasis kemaritiman,” imbuhnya.

Pemerintah Indonesia dalam RPJM-nya telah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan untuk Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir di Indonesia  yang dikaitkan dengan upaya peningkatan ketahanan ( resilience) masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana. Hanya saja, konsepsi pemahaman untuk ketahanan maritim, sifatnya masih spasial dan belum terintegrasi dan dieksplorasi secara mendalam, khususnya dalam kebijakan kelautan yang mengakomodasi peran dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan sektor maritim.

“Ada lima elemen kunci untuk bangun ketahanan maritim,” ujar Deputi Basilio. Lima elemen tersebut antara lain posisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk yang besar, karakter bangsa yang kuat, dan pemerintah yang berdaulat.

Diapun yakin bahwa Indonesia harus lebih menoptimalkan elemen-elemen penting tersebut, sehingga ketahanan maritim nasional dapat diwujudkan. Disamping itu, Kemenko Marves juga terus mendorong transformasi ekonomi yang lebih maju dan bernilai tambah dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim.

“Kita berharap pemahaman (akan) pentingnya konsep Ketahanan Maritim untuk wujudkan Indonesia berdaulat maritim semakin jelas,” tutupnya.
Didalam workshop ini turut pula diundang Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gubernur Lemhannas RI, Bappenas RI, KKP, KLHK, LIPI, dan juga K/L terkait lainnya untuk bertukar pemikiran dan gagasan mengenai hal ini.

Pada masa mendatang, Kemenko Marves akan memimpin kementerian/lembaga terkait lainnya untuk susun Rekomendasi dan Peta Jalan ( roadmap) Kebijakan Ketahanan Maritim Indonesia yang akan memudahkan penerapan berbagai Rencana Aksi dan Program Strategis bidang Kemaritiman dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan sejalan dengan kepentingan nasional, serta melibatkan partisipasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor kemaritiman Indonesia.