boediono1

Jakarta(Metrobali.com)-

Wakil Presiden Boediono mengingatkan pentingnya persiapan dari Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah untuk menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual pada 2015, yang bertujuan meningkatkan tata kelola dalam bidang laporan keuangan.

“Pada 2015, pemerintah harus menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, penting menggunakan waktu yang tidak panjang untuk merumuskan langkah konkrit, untuk mencapai sasaran,” kata Wapres dalam sambutannya pada rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2014 di Jakarta, Jumat (12/9).

Ikut hadir dalam rapat kerja nasional tersebut, para pemimpin kementerian lembaga serta pejabat pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan atas laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada 2013.

Wapres mengatakan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada 2015 merupakan langkah untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel.

Untuk itu, dia meminta, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dalam memberikan pendampingan, dalam hal perangkat hukum, sumber daya manusia maupun teknologi informasi.

“Ini adalah momen yang baik untuk menyiapkan perangkat hukum serta sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dengan baik, termasuk teknologi informasi,” kata Wapres.

Ia menambahkan pengelolaan laporan yang akuntabel dapat mewujudkan penyelenggaraan negaa yang baik, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan keuangan bukan merupakan tujuan akhir yang harus dicapai.

“Opini WTP bukan merupakan tujuan akhir tapi merupakan sasaran antara untuk mencapai good governance dalam mengelola laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Wapres.

Wapres mengingatkan laporan keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan berarti tidak ada upaya pelanggaran hukum didalamnya, untuk itu, upaya pembenahan dan pengendalian diri harus terus diupayakan.

“Dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal sangat penting untuk mendeteksi dini praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang masih banyak terjadi,” katanya.

Wapres juga mengharapkan modernisasi sistem pengelolaan keuangan negara melalui implementasi sistem SPAN yang dicanangkan Kementerian Keuangan, dapat menjadi motor penggerak yang efisien agar laporan keuangan menjadi instrumen kebijakan fiskal dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi. AN-MB