Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengentasan Kemiskinan

Denpasar (Metrobali.com)- 

                Dalam upaya penanggulangan kemiskinan terpadu, keberadaan data yang valid dan akurat menyangkut potensi wilayah, permasalahan dan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau data kemiskinan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan penanggulangan tepat sasaran dan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan di masyarakat. Hal ini  ditekankan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program dan Data Penanggulangan Kemiskinan, Rabu (24/12) di Ruang Rapat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah (BPMPD) Provinsi Bali bersama Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bali. “Kita harus secara kontinu memperbaharui, memverifikasi serta mensinkronkan data kemiskinan dengan kabupaten/kota sehingga program yang selama ini kita gelontorkan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya. Lebih jauh Sudikerta yang juga merupakan Ketua TKPKD Provinsi Bali menambahkan data sangat penting dalam penyaluran program, karena dengan data yang valid dan jelas akan memudahkan tindaklanjut terhadap program-program prioritas Bali Mandara seperti Gerbangsadu Mandara, Simantri, Bedah Rumah dan lain-lain.

Dalam kesempatan tersebut, Sudikerta juga memaparkan serta mensinkronkan data dengan 9 Kabupaten/kota di Seluruh Bali sampai tahun 2014 terkait jumlah RTS yang belum memiliki rumah layak huni yakni untuk Denpasar (77 RTS), Badung (365 RTS), Karangasem (1537 RTS), Klungkung (765 RTS), Bangli (1177 RTS), Gianyar (524 RTS), Tabanan (1156 RTS), Jembrana (681 RTS) dan Buleleng (7829 RTS). Namun ternyata terdapat beberapa perbedaan data yang ada di TPKPD Provinsi Bali dengan data yang ada di Kab/kota yakni untuk Karangasem saat ini masih terdapat 6000 RTS, Klungkung terdapat 565 RTS serta Buleleng sebanyak 5037 RTS. Menanggapi perbedaan tersebut, Sudikerta berharap melalui forum rapat akan menemukan sinkronisasi yang terlebih dahulu didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kab/Kota serta nantinya akan dirangkum oleh BPS Provinsi Bali.

Sementara Kepala BPS Provinsi Bali, Panusunan Siregar, juga menegaskan pentingnya pemutakhiran untuk membedakan masyarakat yang tergolong kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin serta rentan miskin. Rencananya mulai Januari sampai Februari 2015 BPS akan meluncurkan program pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) bagi TKPKD dengan mekanisme pemuktahiran data dibangun berdasarkan pemanfaatan data sampai saat ini dengan melibatkan pemda dan masyarkat memperbaiki daftar RT yang akan dicacah oleh BPS selanjutnya akan dilakukan pendataan Nasional oleh BPS.

Terkait program pemutakhiran data BDT tersebut, Wagub mengharapkan kerja sama serta koordinasi dari Kab/kota tetap dijaga sehingga bisa menghasilkan data yang valid serta saat pemutakhiran tersebut, Sudikerta mengharapkan semua perwakilan Kab/kota harus hadir untuk mensinkronkan data dengan BPS.

Sejalan dengan Wagub Sudikerta, Kepala BPMPD, Ketut Lihadnyana menyampaikan tahun 2015 diharapkan semua data sudah sinkron sehingga apapun program yang digelontorkan pemerintah benar-benar bisa diketahui oleh masyarakat serta bisa diketahui sisa bedah rumah yang belum ditangani.

                Hadir pula dalam kesempatan tersebut perwakilan Kab/kota serta SKPD terkait di Provinsi Bali. AD-MB