Wacana Pemindahan Ibukota Bali ke Kubu : Dituding Cuma Pengalihan Isu
Denpasar (Metrobali.com)-
Lontaran Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, agar ibukota Provinsi Bali dipindah dari Denpasar keKubu, mengundang tanda tanya. Ketua Sabha Walaka PHDI yang juga Ketua Bali Corruption Watch Putu Wirata Dwikora mempertanyakan pernyataan Demer tersebut dan mencurigainya sebagai upaya mencari simpati warga Karangasem ataupun mengalihkan isu, dimana sekarang masyarakat Bali tengah menyorot soal reklamasi Teluk Benoa yang menghebohkan.
Demer menyebut alasan perlunya pemindahan ibu kota ke Kecamatan Kubu di Karangasem, untuk pemerataan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Namun, karena pernyataannya tiba-tiba dan tumben, Demer dituding cuma mengalihkan isu atau mencari simpati semata-mata.
”Kalau benar-benar bersimpati kepada masyarakat Karangasem, warga Karangasem meminta Pak Demer mendukung dan memperjuangkan secara sungguh-sungguh agar bandara baru yang diwacanakan di Sumberkima atau Kubutambahan dibawa ke Kubu,” tantang Putu Wirata, Rabu (23/7) tadi siang.
Imbuh Putu Wirata, membangun bandara baru itu lebih masuk akal dibanding memindahkan ibukota provinsi. Secara yuridis, karena bandara baru tersebut sudah muncul dalam Perda RTRW dan disebutkan lokasinya di Buleleng. Kalau serius memperjuangkan pemerataan dan kesejahteraan warga miskin di sekitar Kubu, mestinya Demer dari dulu mendukung perjuangan untuk membangun bandara internasional baru itu di sekitar perbatasan Buleleng dengan Karangasem, yakni di Kec. Tejakula, seperti diperjuangkan Tim Pemerhati Bandara Baru Prov. Bali. Lebih bagus lagi, kalau Pak Demer memperjuangkannya agar dibangun di Kec. Kubu. Jangan sampai, isu dilontarkan sekadar untuk isu, ataupun pengalihan dan menenggelamkan wacana yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya soal reklamasi Teluk Benoa.
Putu juga mempertanyakan pernyataan Bupati Karangasem, Wayan Geredeg, yang tiba-tiba menyatakan akan berjuang ke Jakarta, agar bandara baru dibangun di Karangasem. Padahal, ketika berbagai elemen masyarakat Bali mengusulkan kajian sementara agar lokasi pembangunan bandara di perbatasan Karangasem-Buleleng, Geredeg sama sekali tidak bicara.
”Kalau sekarang tiba-tiba ada Pak Demer yang bilang ibukota dibawa ke Kubu, juga Wayan Geredeg yang mengaku memperjuangkan bandara baru dibangun di Karangasem, kami bertanya, apakah ini bukan pengalihan isu, untuk melawan isu reklamasi Teluk Benoa yang menghebohkan itu?” kata Putu lagi.
Putu yang juga Sekretaris Tim Pemerhati Bandara Baru di Buleleng tersebut, minta tokoh seperti Demer dan Wayan Geredeg, tidak sekadar melempar isu yang bisa memancing masyarakat untuk menanggapinya. ”Kalau tak serius memperjuangkannya, baik soal pemindahan ibukota provinsi ke Kubu atau membawa bandara baru ke Karangasem, sebaiknya tak usah mengatakannya. Tapi, kalau memang serius, tunjukkan kerja-kerja kongkretnya, apa yang akan dilakukan dengan usulan itu, kalau bukan sekadar wacana?” RED-MB
7 Komentar
pak made,de runguange demer anggap anak buduh ngomong ane tawah2
Tyang anggap bagus ide2 sprti itu asal betul2 diperjjuangkan secara serius..
De irage tabu ajak ide2 bagus sprti pak demer.
Tapi bagusnya yg diperjuangkan adalah bandara baru di bali utara agar terjadi pemerataan pembangunan, selanjutnya baru pemindahan pusat pemerintahan.
Denpasar dan badung tetap sebagai sentra pariwisata atau bisnis, sementara bali utara fokus sbg sentra pendidikan…
Itu ide tyange,,,
Suksma
Bandara baru di buleleng saya wacanakan dari tahun 2000 waktu itu ditulis di balipost oleh wartawan gus alit , caba check kebeliau , tapi waktu itu dianggap tabu karena belum mendesak kebutuhan terhadap bandara baru, kalo sekarang bandara buleleng sudah menjadi keharusan karena , airport ngurah rai dengan hanya satu runway dan 38 parkir pswt maka hanya bisa nampung pergerakan penumpang kira2 18 juta penumpang , ini dengan kondisi kenaikan penumpang 15% pertahun maka akan full capacity pada tahun 2018 , kalo tidak ada airport baru maka akan terjadi , tiket pesawat terbang akan mahal sekali , hotel2 akan perang tarif karena kebanyakan hotel, suksme pak laskar tiwas atas kebesaran hatinya utk bisa menghragai sebuah ide, iya mengenai pendidikan , seharusnya didaerah selatan sudah tidak boleh ada izin pendidikan baru , sehingga swasta mau kedaerah utara atau timur maupun barat
Musang berbulu domba, gredeg kerjanya hanya gradag geudug, demer gleme cemer, paling paling ngitungan ibane dogen teken kronco kronco puck u, apa yg you perjuangkan untuk Bali, selain omong kosong dan makan gaji buta
Bang ye ngae ne tidong2 mare ye duweg……batek ngomong monto….tukang press ban bise….
Saya yakin 1000% kako wacana yg di hembuskan si demer cuma pengalihan isu dan afa muatan politis..jekemo sg berkontribusi jk bali nagih nyogroh bulan.
Jangan donk baru sebatas ide , langsung dimatikan ,seolah olah pengalihan wacana reklamasi , apakah kalo ada wacana reklamasi terus selama itu tidak boleh ada ide? Saya berpendapat ,karena ada fakta bahwa pembangunan dibali sangat pesat di selatan , begitu juga pertumbuhan sangat pesat di selatan , utk pemerataan pertumbuhan ada baiknya dipikirkan pemindahan yg menyebabkan pertumbuhan tinggi tersebut di pindahkan ,salah satu penyebab pertumbuhan adalah kantor provinsi, dalam ide saya utk memindahkan kantor provinsi ini , tidak ada kepentingan pribadi saya, hanya ingin sharing ide , saya membayangkan , kalo bisa terwujud maka akan terjadi pemindahan penduduk kira 100 000 jiwa , maka kota denpasar akan lebih nyaman bagi penduduknya , karena berkurangnya kemacetan , pemakaian air bawah tanah berkurang , sampah berkurang ,banjir juga , daan tingkat kriminilitas juga akan menurun, sedangkan kota kubu akan menggeliat. ,rumah sakit akan dibangun sehingga akses masyarakat dikubu terhadap kesehatan lebih cepat, pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi, perguruan tinggi juga akan mulai ada di kubu, saya mohon tolong diberikan ide atau dikritisi kira2 apa kerugian dari pemindahan kantor gubernur ini , saya mohon dengan hormat jangan mengkritisi pencetus ide tapi cobalah mengkritisi ide tersebut dan apakah masyarakat ada yg dirugikan , atau ada yg masyarakat di untungkan ……kalau sebatas wacana saja sudah tidak boleh ….. Pasti tidak ada study kelayakan dan sudah pasti tidak akan terwujud ,