Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara  saat mensosialisasikan target pelaksanaan proyek pembangunan di Kota Denpasar tahun 2014 yang diikuti seluru SKPD se-Kota Denpasar, Kamis

Denpasar (Metrobali.com)-

Terkait pembangunan yang masih ada pelaksanaannya belum rampung di setiap akhir tahun menjadi sesuatu yang harus di evaluasi. Dalam penyelesaian pembangunan, terutama pembangunan fisik. Untuk mencapai target penyelesaian proyek pembangunan tepat waktu sesuai dengan target yaitu bulan Oktober 2014 hendaknya terus dilaksanakan monitoring setiap bulan oleh SKPD terkait. Demikian disampaikan Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara  saat mensosialisasikan target pelaksanaan proyek pembangunan di Kota Denpasar tahun 2014 yang diikuti seluru SKPD se-Kota Denpasar, Kamis (16/1) di Gedung Graha Sewaka Dharma, Lumintang.

Lebih lanjut Rai Iswara yang didampingi Asisten Administrasi Pembangunan Wayan Gunawan dan Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) Ketut Suastina menambahkan sejak APBD Kota Denpasar telah di sahkan oleh DPRD agar SKPD langsung menyusun terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan tersebut. Untuk mencapai semua hal tersebut ada lima langkah yang harus dilakukan diantaranya pertama; matangkan kembali rencana program kerja seperti melakukan inventarisasi, identifikasi dan mengevaluasi semua permasalahan yang dihadapi. Kemudian lakukan komunikasi dan koordinasi, kawal semua program atau proyek sejak awal, evaluasi dan inventarisasi semua permasalahan dan terakhir harus diupayakan semua proyek pada bulan Oktober sudah selesai.

Sementara Ketua ULP Kota Denpasar Ketut Suastina mengatakan untuk tahun 2013 baru beberapa dinas yang melakukan lelang melalui ULP. Hal ini mengingat besaran nilai lelang melalui ULP untuk tahun 2013 sebesar Rp 1 milyar keatas. “Untuk itu hanya beberapa SKPD yang melakukan lelang lewat ULP,” ujar Suastina. Lebih Suastina menambahkan dari beberapa SKPD yang melakukan lelang melalui ULP tahun 2013 terdapat 112 paket pekerjaan yang dilelang. Dari 112 paket pekerjaan tersebut teridiri dari 59 paket pekerjaan konstruksi, 31 paket barang, 18 paket konsultasi, dan 4 paket jasa lainnya. Terkait dengan pengadaan lewat ULP ada beberapa hal permasalahan yang dihadapi diantaranya terbatasnya tenaga lelang yang memiliki sertifikasi barang/jasa. Kedepannya Ia mengharapkan lebih banyak lagi pegawai yang telah memiliki sertifikasi barang dan jasa sehingga mempermudah dalam pelaksaan lelang proyek pembangunan. GST-MB