TPID Provinsi Bali Raih Kategori Penghargaan TPID Provinsi Terbaik

Causa Iman Karana

Wakil Ketua TPID Bali Causa Iman Karana/MB

Denpasar (Metrobali.com)-

Bank Indonesia (BI) Cabang Bali dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali mengantisipasi harga harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Galungan, dan Kuningan, serta Hari Raya Idul Adha yang akan berlangsung Agustus-September 2016. Hal itu dikatakan Wakil Ketua TPID Bali Causa Iman Karana kepada awak media, Selasa (9/8), di kantor BI Denpasar.

Dikatakan, TPID Bali telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar bisa menjaga stabiltas harga kebutuhan pokok. Hal ini penting dilakukan, mengingat TPID Provinsi Bali berhasil meraih kategori penghargaan TPID Terbaik. ”Dan penghargaan TPID terbaik ini harus tetap dipertahankan bahkan jika perlu harus terus ditingkatkan,” kata Causa Iman Karana.

Lebih lanjut dikatakan, TPID Provinsi Bali berhasil meraih kategori penghargaan TPID Terbaik. Dari 34 TPID Provinsi se-Indonesia. TPID Provinsi Bali bersama dengan TPID Jawa Tengah dan TPID Sumatera Utara menjadi TPID Provinsi Terbaik. Presiden Republik Indonesia menyerahkan penghargaan tersebut kepada daerah-daerah yang memiliki TPID dengan kinerja tebaik tahun 2015 yang mewakili Kawasan Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia. Penghargaan diberikan pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kamis, 4 Agustus 2016 di Jakarta.

Sama seperti tahun sebelumnya, pemberian penghargaan TPID terdiri atas dua kategori, yaitu TPID Tebaik dan TPID Berprestasi. Kategori TPID Terbaik diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID san menjadi sampel penghitungan inflasi IHK oleh BPS. Sedangkan TPID Berprestasi diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID namun menjadi sampel penghitungan inflasi IHK.

Dikatakan, selain TPID Provinsi Bali yang berhasil mendapatkan predikat terbaik, TPID Kota Denpasar dan TPID Kabupaten Badung juga masuk nominasi kategori TPID Kota Terbaik dan TPID Berprestasi, meskipun belum meraih juara. TPID Terbaik 2015 diperoleh TPID Kota Padang, TPID Kabupaten Jember, dan TPID Kota Samarinda. Sementara TPID Berprestasi 2015 diberikan kepada TPID Kota Tebing Tinggi, TPID Kabupaten Lumajang, dan TPID Kabupaten Polowali Mandar.

Lebih jauh dikatakan, keberhasilan TPID Provinsi Bali meraih TPID Provinsi Terbaik di Kawasan Timur Indonesia tidak terlepas dari koordinasi yang baik antar intansi seperti Pemprov, Pemkot/Pemkab, Bank Indonesia, TNI/POLRI, BINDA, Pertamina,Bulog, PPI, PD Pasar, distributor, dan intansi terkait lainnya, serta dukungan seluruh masyarakat Bali dalam mengendalikan inflasi.

”Sinergitas upaya pengendalian inflasi dilakukan oleh TPID Provinsi Bali antara lain dengan pelaksanaan pasar murah, operasi pasar, pemantauan jalur distribusi, sidak, pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui talkshow TPID di media radio dan televisi serta penyebaran press realese mengenai kecukupan dan upaya menjaga ketersediaan barang menjelang Hari Raya Keagamaan. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi juga terlihat dari program TPID dalam menggerakkan masyarakat untuk turut serta menanam komoditas holtikultura yang menjadi penyumbang inflasi di pekarangan/halaman rumah, sebagai penyangga terhadap pangan pada waktu-waktu tertentu melalui urban farming dan program puspasari,” katanya.

Ditambahkan, TPID Provinsi Bali dinila memiliki program khusus yang berhasil secara efektif mengendalikan harga. Diantaranya adalah penandatanganan Komitmen Bersama Pengendalian Inflasi dan SK Pembentukan TPID di masing-masing wilayah kerja secara serentak pada awal 2015 oleh Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Provinsi Bali dengan nama SiGapura – Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis. Dengan adanya website ini masyarakat luas dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan harga komoditas pangan secara harfiah sehingga dapat mengelola ekspektasi masyarakat yang diperlukan dalam pengendalian inflasi.

Dikatakan, koordinasi antar TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Bali kembali ditingkatkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Untuk Pemenuhan Pasokan Komoditas Pangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Nota kesepahaman ini merupakan langkah awal inisiasi perdagangan antar daerah antara PD Pasar Kota Denpasar, PD Pasar Kabupaten Badung, dan PD Pasar Kabupaten Buleleng. Melalui MoU ini dapat tercipta koordinasi yang intensif untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan pokok antar Kabupaten/Kota.

TPID Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian juga mengupayakan peningkatan produksi pertanian melalui program Simantri dan Puspasari, penyediaan bantuan subsidi benih dan pupuk, dan pengembangan produksi cabai merah dan bawang merah di Kabupaten Bangli dan Klungkung sebagai sentra hortikultura di Provinsi Bali.

Melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh TPID, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Inflasi Bali turun taham dari 8,43% di tahun 2014 menjadi sebesar 2,75% di tahun 2015. Angka tersebut juga merupakan angka inflasi terendah sejak 1986 atau selama 29 tahun terakhir berdasarkan catatan BPS Provinsi Bali. Rata-rata inflasi 2011-2015 Bali tercatat sebesar 5,56% lebih rendah dari rata-rata nasional 5,63%.

”Dengan penghargaan ini diharapkan akan lebih memacu upaya-upaya dalam pengendalian inflasi di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali,” kata Causa Iman Karana.

Selebihnya, Causa Iman Karana mengatakan Rakornas TPID VII 2016 sendiri diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri, dengan mengambil tema, “Memperkuat Sinkronasi Kebijakan Pusat dan Derah Guna Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan”. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri. Selain itu, Rakornas VII TPID diikuti oleh 489 TPID dan 34 provinsi dan 455 kabupaten/kota.

Rakornas TPID mengangkat sejumlah isu penting dalam pengendalian inflasi. Pertama, mempertegas kembali komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujdkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif). Kedua, mengintregasikan roadmap pengendalian inflasi dengan renacana kerja Pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Ketiga, penguatan peran TPID provinsi dalam mengoordinasikan TPID kab/kota untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Keempat, meningkatkan kualitas data/informasi terkait produksi, konsumsi, pasokan, stok, harga, termasuk juga penguatan PIHPS untuk mendukung kebijakan stabilitasi harga. Kelima, mengatur produksi/pola tanam antar daerah serta penguatan kerjasama antara serah surplus dan daerah defisit. Keenam, meningkatkan intensitas implementasi Program Tol Laut dengan perluasan cakupan daerah untuk mengurangi disparitas harga. Terakhir, perlu upaya untuk mendorong perubahan pereferensi masyarakat terhadap pola konsumsi.

Penguatan koordinasi seluruh TPID melalui program-program yang telah disepakati itu menjadi harapan masyarakat Indonesia agar inflasi menjadi rendah dan stabil. Inflasi yang stabil akan memberikan ketenangan dan kesejahteraan pada masyarakat sebagai konsumen, petani sebagai produsen dan investor dalam melakukan pengembangan usaha. RED-MB