Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tolong!!! Ratusan Driver Taksi Online “Gantungkan Nasib” pada Panglima Hukum Togar Situmorang

Metro Bali
single-image

Foto: Ratusan driver taksi online mendatangi Kantor Panglima Hukum Togar Situmorang, S.H., M.H., M.AP., Jumat (12/4/2019).

Denpasar (Metrobali.com)-

Panglima Hukum Togar Situmorang, S.H., M.H., M.AP., menerima aspirasi dan keluhan ratusan driver taksi online se-Bali yang menuntut keadilan kepada pemerintah.

Jumat (12/4/2019) mereka mendatangi Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates itu di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar yang juga merupakan rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang Insurance AIA, property penjualan villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, food court dan juga barber shop.

Kedatangan ratusan driver taksi online ini untuk meminta Togar yang dijuluki Panglima Hukum, agar hak-hak mereka diperjuangkan. Mereka ingin mencari nafkah di Provinsi Bali secara nyaman. Kini mereka menggantungkan nasibnya pada Panglima Hukum Togar Situmorang agar mereka tidak ditindas dan segera mendapatkan keadilan.

Permintaan mereka ini menyusul beberapa zona di Pulau Dewata, justru melarang para driver-driver ini untuk mengambil atau sekadar menurunkan penumpang.

Mendengarkan hal ini, Togar Situmorang yang masuk dalam daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah PropertynBank menyampaikan Somasi Terbuka bagi semua pihak agar tidak menghalang-halangi atau membatasi zona tertentu bagi driver taksi online.

Harus Tunduk pada PM 118/2018

Calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, tidak boleh ada kelompok yang membuat aturannya sendiri.

“Apalagi sudah ada regulasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, sebagai payung hukum taksi online,” ujar Togar, yang tengah menyelesaikan studi S3 Ilmu Hukum di Universitas Udayana ini.

Baca Juga :
Ekstra Ketat, Bandara Ngurah Rai Siapkan Kepulangan Raja Salman

PM 118, imbuh caleg milenial yang mengusung tagline “Siap Melayani Bukan Dilayani” ini, merupakan dasar hukum beroperasinya transportasi online. Pemerintah sejauh ini belum menerbitkan regulasi lain, selain yang sudah ada.

“Yang pasti landasan dari PM 118 Tahun 2018 ialah kepentingan nasional, aspek keselamatan dan perlindungan konsumen, serta kesetaraan dan kesempatan berusaha sehingga semua bisa tumbuh dan bersaing secara sehat,” pungkas Togar, yang juga Top 4 Influencer kader Partai Golkar yang mewarnai media massa beberapa kali.

Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPKRI) Provinsi Bali ini  pun meminta semua pihak untuk menghormati regulasi yang dibuat pemerintah, dan tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu dengan membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan negara.

“Sepanjang aturan sudah jelas, mari menghormati itu bersama – sama. Tidak boleh melakukan perbuatan yang justru melawan hukum yang sudah diatur pemerintah,” pungkasls advokat dermawan yang kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum itu. (wid)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.