Foto: Pengamat kebijakan publik dan Panglima Hukum Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P.

Denpasar (Metrobali.com)-

Jika tidak ada aral melintang, pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin dipastikan akan menjadi pemenang Pilpres 2019 walau hasil rekapitulasi penghitungan suara resmi tingkat nasional baru akan diumumkan KPU RI pada 22 Mei mendatang.

Kendati pulau pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 masih jauh, wacana tentang komposisi dan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sudah mulai bergulir.

Bahkan salah satu daerah yang diyakini akan dapat jatah khusus dua kursi menteri yakni Bali. Hal ini dinilai layak jika berkaca dari kemenangan telak Jokowi yang hampir mencapai 92 persen di Pulau Dewata.

“Saya rasa Bali layak dapat jatah dua menteri. Sebab juga banyak tokoh hebat dari Bali yang pantas mengemban amanah di posisi sekaliber menteri,” kata pengamat kebijakan publik yang juga dijuluki Panglima Hukum Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., di Denpasar, Selasa (14/5/2019).

Saat ditanya pos menteri apa saya yang bisa datang dari tokoh Bali atau setidaknya layak dipercayakan kepada putra-putri terbaik Bali, Togar Situmorang menyebutkan ada lima kemungkinan dari dua pos menteri yang diharapkan.

Pertama, Menteri Pariwisata. Harapan ini tentu tidak muluk-muluk dan juga Bali punya pengalaman menempatkan putra terbaiknya menjadi Menteri Pariwisata misalnya di era  Presiden SBY yakni Jro Wacik.

“Kalau Menpar jelas pilihannya yang paling tepat adalah Pak Cok Ace (Wakil Gubernur Bali saat ini -red),” harap Togar yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang juga rekanan bisnis usaha OTO 27 yang bergerak di bidang, Insurance AIA, Property penjualan Villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, Food Court dan juga Barber Shop.

Cok Ace sebelum menjadi Wakil Gubernur merupakan Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Provinsi Bali yang juga saat ini tetap mengemban amanat ini diyakini paling pas sebagai Menteri Pariwisata berkat berbagai latar belakang dan pengalamannya malang melintang di dunia pariwisata.

“Kedua, Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) juga layak dipercayakan kepada putra-putri terbaik Bali. Apalagi posisi ini juga sangat strategis dan elit dalam jajaran kementerian,” kata Togar yang masuk di dalam 100 Advokat Hebat versi majalah PropertynBank ini.

Ketiga, lanjut Togar yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bali punya segudang nama tokoh pendidikan dan guru besar yang dinilai layak dan mumpuni untuk membawa dunia pendidikan dan kebudayaan lebih maju di tanah air.

“Kalau Mendikbud bisa saja mantan Rektor Unud Prof Made Bakta atau mantan Rektor Undiknas Prof Gede Sri Darma,” ujar Togar Situmorang yang masuk di dalam Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 ini.

Keempat, Menteri Koperasi dan UMKM. Seperti diketahui saat ini Menteri Koperasi dan UMKM RI dijabat AA Ngurah Puspayoga yang juga merupakan mantan Wakil Gubernur Bali serta salah satu kader terbaik PDI Perjuangan Bali.

“Kalau Menkop dan UMKM pilihannya bisa kembali kepada Pak Puspayoga atau tokoh lain yang lebih muda dan punya visi kuat ke depan membawa koperasi dan UMKM lebih berdaya saing dan go global dan go digital,” ujar Togar Situmorang yang juga masuk di dalam Best Winners – Indonesia Business Development Award ini.

Kelima, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tokoh-tokoh perempuan Bali juga banyak yang sukses berkiprah tidak hanya sebagai pemimpin daerah tapi juga banyak yang berhasil berkontribusi membangun bangsa di tingkat nasional.

“Kalau yang satu ini saya rasa Ibu Bintang Puspayoga (istri Menkop dan UMKM Puspayoga-red) cocok jika memang nanti Pak Puspayoga misalnya memutuskan pensiun atau memilih tidak menjadi menteri lagi,” imbuh advokat yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini.

Namun dari lima pilihan itu, menurut Togar yang jadi tiga top prioritas adalah Menteri Pariwisata, Menteri ESDM dan Menteri Pendidikan. Sebab posisi ini selain strategis juga prestisius.

“Kami harapkan Pak Jokowi mendengarkan aspirasi dari Bali dan memberikan kepercayaan dua menterinya dari Bali,” tandas Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPKRI) Provinsi Bali ini. (wid)