akbar-faizal

Jakarta, (Metrobali.com)-

Deputi Tim Transisi yang membidangi Infrastruktur, Perumahan Rakyat dan Transportasi Publik, Akbar Faisal, menegaskan tidak ada anggota Tim Transisi yang bergerak sendiri-sendiri menemui menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

“Kalau mekanismenya itu tidak ada bergerak sendiri-sendiri, kalau rumah transisi yang ini, entah kalau ada yang menamakan dirinya Tim Transisi yang lain. Kalau di sini jelas ada mekanisme penyuratam,” kata Akbar di Rumah Transisi, Jakarta, Jumat (5/9).

Akbar menegaskan Tim Transisi baru bergerak untuk melakukan koordinasi dengan kementrian setelah mendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan izin.

Sampai saat ini, Tim Transisi baru mengajukan undangam untuk berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, dan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.

“Kami berkoordinasi dengan tiga menteri itu. Kami menjalani itu sesuai yang diminta, kami meminta waktu untuk bertemu dengan Menko itu saja,” jelas Akbar.

Sementara itu, Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi, Andi Widjajanto, menegaskan Tim Transisi belum pernah bertemu dengan menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Sebelumnya, Tim Transisi dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, pada Jumat sore ini, akan tetapi karena ada kendala teknis dari kedua pihak maka ditunda hingga Senin (8/9) pekan depan. Menurut Andi, sampai saat ini Tim Transisi masih menyesuaikan jadwal yang rencananya akan dilakukan pekan depan.

“Kami masih menunggu pertemuan antar menko dengan kantor transisi. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung sedang dijadwalkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto itu Senin atau Selasa minggu depan, kalau Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi,” ujar Akbar.

Pada kesempatan tersebut, ia meminta maaf apabila ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan nama Tim Transisi Jokowi-JK.

“Dari kantor transisi minta maaf kalau ada pihak-pihak yang entah bagaimana menggunakan nama transisi, dan nama Jokowi-JK untuk langsung interaksi dengan mereka,” kata Andi.

“Tapi kalau dari kantor transisi prosedurnya jelas, bawa surat mandat dan permintaan resmi dengan kop surat kantor transisi yang ada tanda tangan kepala staf deputi dan cap kantor transisi. Di luar itu, maka permintaannya diluar tanggung jawab kantor transisi,” jelas Andi. AN-MB