Nusa Dua (Metrobali.com)-

Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring menegaskan jika partainya tetap berada dalam barisan koalisi pendukung pemerintah. Menurut dia, hingga kini sikapnya pun sebagai menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tetap sejalan dengan presiden.

“Tidak ada bertentangan dengan presiden. Di seluruh dunia, di mana pun, menteri sama presiden tak boleh bertentangan,” kata Tifatul saat menghadiri pertemuan puncak pemimpin redaksi se-Indonesia di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Jumat 14 Juni 2013.

Menurut dia, jabatan menteri yang diembannya merupakan amanah. Soal nasibnya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden. “Soal posisi DPP PKS, sebetulnya ini tidak perlu persetujuan DPR lagi karena sudah ada alasan dalam APBN 2013 yang dihitung pada tahun 2012. Hanya, APBNP nanti masalah kompensasi,” papar Tifatul.

Tifatul melanjutkan, soal sikap PKS terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM sudah terang seperti disampaikan dalam rapat yang digelar dua hari lalu. “Keputusan resmi dari PKS adalah bahwa seperti disampaikan dalam rapat resmi dua hari lalu. Fraksi dan DPP PKS tidak boleh menolak sesuatu yang berkepntingan dengan rakyat seperti BLSM, raskin, BSM, PKH dan lain-lain itu,” paparnya.

Menurut dia, kompensasi kenaikan harga BBM yang dianggarkan dalam APBNP harus dikawal betul peruntukkan dan distribusinya. Sementara itu, Tifatul menolak dikatakan mangkir pada rapat kabinet yang digelar baru-baru ini. Menurut dia, tak ada sama sekali pemberitahuan soal rapat kabinet.

“Tidak ada rapat kabinet Mas. Yang ada adalah undangan laporan keuangan pemerintah kepada BPK. Jadi, saya sudah minta izin kepada presiden untuk menyosialisasikan kenaikan BBM di internal PKS,” imbuh dia.

Posisi PKS sendiri dari hasil rapat yang telah diputus tetap berada dalam lingkaran koalisi. Ia menampik telah ada utusan istana yang meminta PKS ke luar dari koalisi. “Tidak ada yang surat atau utusan istana yang meminta PKS mengundurkan diri dari koalisi. Ke saya tidak ada. Siapa yang minta PKS ke luar? Coba tanyakan ke DPP saja,” demikian Tifatul. BOB-MB