Aksi Tolak Reklamasi Kedonganan 01

KEDONGANAN (Metrobali.com)-

Ratusan massa aksi dari masyarakat Kedonganan, Kuta Selatan, Badung menggelar demontrasi untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa berkedok Revitalisasi pada Minggu, (3/1).

Aksi demonstrasi sekaligus pemasangan  baliho tolak reklamasi Teluk Benoa diinisiasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kedonganan Kabupaten Badung. selain LPM, massa aksi terdiri dari STT Karang Taruna Eka Canthi, STT Dharma Sentana, STT Suka Karya, STT Kertha Mudayasa, STT Para Mertha Kusuma, STT Eka Sila, STT Jaya Shanti, Ketua LPD Kedonganan, Kelian Adat Banjar Kertha Yasa, Kelian Adat Banjar Anyar Gede, Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FPPB) Kedonganan, yang juga merupakan anggota dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI).

Aksi Tolak Reklamasi Kedonganan 02

Dengan  menggunakan pakaian adat Bali, massa aksi  berkumpul di Catus Pata Desa Kedonganan menuju Toyaning selanjutnya mendirikan 2 baliho besar sebagai penegasan sikap penolakan reklamasi Teluk Benoa. Di tengah  suasana hujan yang turun, masyarakat peserta aksi tidak surut langkah, mereka tetap semangat menggelar aksi. Menariknya, aksi ini dihadiri oleh Gde Pasek Suardika, anggota Komite I DPD RI sekaligus menerima aspirasi masyarakat.

IMG_1474 (1)

Ketut Raka Budana, selaku Ketua LPM Kedonganan mengungkapkan, Aksi ini merupakan penegasan kembali sikap Masyarakat Kedonganan untuk menolak reklamasi dari tiga tahun lalu. “Air sudah mulai naik di Teluk Benoa, Kami takut tenggelam,” ujarnya.

Ia pun berharap, generasi muda yang ada di Kedonganan untuk bangkit dan memberikan semangat untuk generasi tua agar lebih berani bersikap tegas untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang mengancam daerah pesisir.

IMG_1519

Sementara itu, I Wayan Yustisia selaku ketua Karang Taruna Eka Chanthi mendesak agar pemerintah Propinsi Bali untuk bersikap tegas dan melihat aspirasi masyarakat di Desa Kedonganan. “Sebagai generasi muda, kami tak ingin mendapatkan warisan yang malah  mengancam keberadaan Desa kami, untuk itu kami para pemuda di Kedonganan dengan tegas menolak Reklamasi. ingetlah nasib anak cucu di masa depan. generasi tua jangan hanya memikirkan nasib mereka sekarang,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, para Kelian Banjar Adat pun mengapresiasi gerakan masyarakat di Kedonganan ini. “Untuk itu, kami pun berada di pihak masyarakat dan dengan tegas juga mendukung gerakan masyarakat Kedonganan untuk melawan rencana reklamasi ini yang kami yakini akan berdampak buruk pada masyarakat pesisir seperti kami,” Ungkap Kelian Kertha Yasa, Nyoman Buda Astawa.

Aksi Tolak Reklamasi Kedonganan 04

Begitupun Kelian adat Banjar Anyar, Kedonganan, Gede Made Darta Yasa dan Ketut Madra selaku Ketua LPD Kedonganan mengungkapkan hal yang sama untuk konsisten dengan gerakan penolakan reklamasi dan bergerak bersama masyarakat pesisir lainnya seperti Tanjung Benoa, Nusa Dua, Jimbaran, Kelan, Kuta, Suwung dan lainnya sebagai daerah pesisir yang terdampak langsung.

Pihak ForBALI yang mengawal isu ini bersama masyarakat pun hadir. Koordinator ForBALI, Wayan Gendo Suardana dalam orasinya di depan masyarakat Kedonganan untuk mewaspadai gerakan investor. “Ada seribu cara yang dilakukan oleh investor, kita harus waspada,” terangnya.

Gendo pun memberikan semangat kepada masyarakat serta mengapresiasi gerakan masyarakat yang di inisiasi oleh masyarakat sendiri. “Ini bukti bahwa kami tidak segelintir, dan ini juga ini memperlihatkan bahwa penolakan sudah dilakukan oleh semua daerah pesisir yang ada di teluk benoa,” tegasnya.

Sikap yang sama disampaikan oleh Gde Pasek Suardika yang hadir dan bergabung dengan massa aksi untuk menyerap lansung aspirasi masyarakat Kedonganan. “Pemprov bilang bahwa urusan Reklamasi Teluk Benoa sudah diserahkan ke pemerintah pusat. Itu tidak masuk akal, kalau Pemprov menolak jelas reklamasi Teluk Benoa tidak akan terjadi” tegas Pasek yang hadir dengan menggunakan kaos Kedonganan Tolak Reklamasi.

Untuk itu, Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini meminta kepada Pemprov Bali agar tidak melempar bola karena dasarnya ada pada otonomi daerah. “Setuju atau tidak,  Pemprov Bali jangan lempar bola, kita punya otonomi khusus” tegasnya.

Pasek pun mengklaim, pihak DPD RI sudah melakukan rapat dua kali di Kantor DPD Provinsi dan Kantor DPD RI bersama dengan investor. “Dari penjelasan investor, meyakinkan kita bahwa reklamasi harus ditolak,” tegasnya kembali di depan massa aksi.

Aksi yang dilakukan dengan long  march ini pun mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian. Usai menggelar aksi, masyarakat pun kembali ke tempat berkumpul di awal dengan suara teriakan tolak reklamasi untuk menyemangati para demontrans yang berlangsung selama dua jam tersebut. RED-MB