Denpasar (Metrobali.com)-

Plafon anggaran kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah disetujui DPR RI Senin (17/6) lalu. Belum juga resmi diumumkan pemerintah, persetujuan DPR untuk menaikkan harga BBM itu telah memicu kenaikan harga di beberapa daerah, tak terkecuali Bali.

Di Pulau Dewata harga sembako mulai merangkak naik. Kenaikan harga sembako itu menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Bali, Tutik Kusuma Wardhani. Meski menilai kenaikan BBM adalah keharusan, namun ia meminta agar stabilitas harga tetap dijaga. Caranya adalah dengan menekan inflasi dan menjaga pasokan sembako.

“Kenaikan BBM itu wajar. Subsidi BBM itu seharusnya diberikan kepada siapa? Subsidi yang tinggi diberikan kepada kami yang punya mobil, tentu kurang pas. Berikan itu kepada masyarakat yang kecil,” kata Tutik, Rabu (19/6).

Pemerintah, sambung Tutik, tak akan tinggal diam melepasliarkan laju inflasi tak terkendali. Dari jumlah subsidi BBM sebesar Rp34 triliun pemerintah akan menyisihkan dana sebesar Rp9 triliun untuk dikembalikan ke masyarakat. “Untuk perbaikan infrastruktur yang selama ini rusak, Bantuan Langsung Sementara (BLSM), beasiswa pendidikan, beras murah dan lainnya,” kata Tutik.

Soal pergerakan laju inflasi, Tutik menyebutnya hal itu wajar pada setiap kenaikan harga BBM. “Inflasi itu pasti, karena itu hukum pasar. Tapi bagaimana kita mencarikan solusi kepada masyarakat kecil, tentunya pelayanan yang harus ditingkatkan,” imbuh dia.

Untuk menekan laju inflasi agar tak terlalu tinggi, Tutik meminta agar Bulog menjaga stabilitas harga sembako. “Bulog harus menjaga  agar harga sembako stabil. Operasi pasar itu kan otomatis yang harus dilakukan. Tapi yang terpenting adalah menjaga pasokan dan kebutuhan masyarakat, serta memberi perhatian lebih kepada sektor pertanian kita,” kata Tutik.

Ia juga meminta agar pihak terkait segera turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat. “Harus memberikan perhatian lebih kepada petani. Turun ke pasar menyerap aspirasi masyarakat, memantau perkembangan harga. Perbaikan infrastruktur sebagai skala prioritas. Pertanian perlu mendapat perhatian lebih luas,” demikian Tutik. BOB-MB