Foto: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, SE.,M.AP., alias Demer saat sosialisasi masker AMD for Us.

Denpasar (Metrobali.com)-

Menyikapi rencana pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di eks galian C Gunaksa, Kabupaten Klungkung, membuat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, SE.,M.AP., alias Demer akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan selain Pemprov Bali akan berhutang kedepan juga akan dibebani biaya pemeliharaan yang besar.

AMD Agung Manik Danendra yang bernama lengkap Dr. Anak Agung Ngurah Manik Danendra, S.H., M.H., M.Kn., dalam kapasitas selaku pengamat kebijakan publik menanggapi hal tersebut secara arif.

“Ini hanya soal persepsi, hitungan diatas kertas semuanya gampang, yang harus kita pikirkan bersama adalah sinergi dan solusi yang memiliki impact terhadap seluruh elemen masyarakat,” ujar AMD diplomatis sembari tersenyum saat ditemui di ruang kerjanya pagi ini Kamis (1/4/2021) di sela-sela persiapan melakukan penanaman bibit pohon kerjasama dengan instansi terkait.

“Saya lebih melihat ini seperti ego sektoral dan sarat kepentingan, correct me if I am wrong, kalaupun tidak setuju mengapa hal ini baru dilontarkan oleh Demer? Bukankah wacana ini seharusnya sudah menjadi perhatian sejak awal perencanaan apalagi jumlah anggarannya fantastic Rp. 2,5 T sudah dianggarkan dari sumber jelas”, lanjut AMD.

“Saya berusaha melihat sisi baiknya secara positive, sepakat PKB Pusat Kebudayaan Bali dibangun di daerah Klungkung tidak hanya berpusat di Denpasar. Saya berpikir kenapa KBS tidak melakukan sosialisasi terlebih dulu, ini program prestisius jangan sampai masyarakat kita nantinya berasa menonton film yang tahunya sudah beredar dan tinggal nonton,” sambung AMD menggambarkan pemikirannya.

Saat ditanya tanggapannya tentang pemikiran Demer, AMD mengingatkan bahwa persepsi harus dibangun dengan nalar dan narasi yang tepat. “Saya hanya menghindari pemikiran majemuk mengenai kebijakan Pemerintah Daerah, apalagi dalam kapasitas Demer selaku  politikus yang tentunya akan potensial menimbulkan persepsi liar dalam benak masyarakat alias Blunder,” papar AMD.

“Jadi ada baiknya duduk dan ngobrol bersama dulu lah, walau kita tahu jagoan Golkar keok di daerah pemilihan Kabupaten Kota di Bali. Mari kita lihat Bali ini menjadi lebih baik, tapi mungkin roadmapnya yang perlu kita perhatikan dan sesuaikan dengan kondisi terkini serta tingkat urgensi”, sambung AMD.

“Kalau kita mengacu pada implementasi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, semestinya tindakan dan strategi pembangunan sudah cukup jelas dan bisa dieksekusi secara matang, di sini kita perlu saling bersinergi sehingga tidak menimbulkan persepsi berbeda, apalagi Demer menyampaikan pemikiran ‘hanya kitab Suci yang tidak bisa diubah’ wah ini politikus atau pinandita,” sindir AMD.

“Terus terang saja, saya hanya masyarakat biasa yang  hanya tahu permasalahan tentang rencana anggaran secara umum dan pembangunan proyek ini. Kurang jelas pemikiran yang disampaikan oleh Demer tentang potensi beban biaya dan asumsi seandainya dana sebesar itu didistribusikan ke Desa Adat Penunjang, tapi kenapa Demer tidak beri  solusi lain untuk hal idenya yang dimaksud dan kenapa harus mempermasalahkan program PKB ini?!,” heran AMD.

“Cuma sayangnya saya hanya melihat bahwa yang akan dikembangkan hanya sektor Budaya Dan Pariwisata, jadi terkesan lupa bahwa Rakyat tidak akan mampu Berbudaya dan Membangun Pariwisata saat pergerakan ekonomi belum bergerak khususnya sektor UMKM, jadi ini akan seperti ayam dan telor plus plus” ujar AMD.

“Mungkin KBS  Gubernur Bali sudah memperhitungkan kelaikan proyek ini sehingga bisa disepakati oleh pemerintah, namun pertimbangan Demer semestinya juga menjadi perhatian untuk introspeksi dirinya sebagai wakil rakyat Bali di tingkat Nasional. KBS maupun Demer, saya percaya bahwa para beliau pasti bisa menemukan solusi masing masing,” lanjut AMD beretorika.

Secara diplomatis AMD menyampaikan, “Sederhananya saja, Program Koster itu baik, ide Demer juga perlu dilihat, sekarang ini khan hanya masalah bagaimana mengatur dan membagi, bila memang benar Rp. 2.5 Trilyun itu dari PEN dan telah disetujui anggarannya, itu menunjukkan kelihaian KBS,” tutur AMD.

“Jadi kalo Demer punya rencana lain, janganlah anggaran itu diganggu, lebih baik Demer mengusahakan Dana dari sumber lain untuk Program yang beliau jabarkan tersebut, apalagi baik Demer maupun Koster sama sama Politisi dari daerah kabupaten yang sama,” bebernya.

AMD menegaskan konteksnya harus jelas dan kepentingan semua pihak dapat saling bersinergi untuk PKB ini. “Jangan ibarat mau bikin martabak manis tapi baru pecahin telor sudah minta martabak jadi,” pungkas AMD putra dari I Gusti Ngurah Oka Widura Pemecutan Alm yang pernah menjabat memimpin Instansi Pendidikan dan Kebudayaan di era Orba Soeharto, menutup pembicaraan pagi ini. (dan)