Tabanan Penerima BKK Infrastruktur Terbesar: Rekap Data Pelaksanaan Program Bali Mandara 2009 – 2013

Pemerintah Kabupaten Tabanan tercatat sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali yang mendapat dana bantuan keuangan khusus (BKK) bidang infrastruktur terbesar dari Pemerintah Provinsi Bali selama periode pelaksanaan Program Bali Mandara 2009 – 2013. Data dari Biro Keuangan Setda Provinsi Bali menunjukkan BKK yang diberikan Pemprov kepada Tabanan bernilai Rp15,835 miliar. Posisi kedua ditempati Bangli dengan BKK Pemprov sebesar Rp9,647 miliar lebih dan ketiga Buleleng dengan BKK sebanyak Rp7,707 miliar lebih.

                Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si mengemukakan, sebagian besar pembangunan infrastruktur di Tabanan yang diberikan dana BKK adalah pembangunan jalan, jembatan dan senderan jalan. Sepuluh dari  18 pembangunan infrastruktur di Tabanan yang dibantu dana BKK Pemprov adalah jalan,  jembatan dan senderan. Nilainya lebih dari Rp7,907 miliar. Berikutnya adalah pembangunan pasar Suraberata (Rp3,791 miliar lebih tahun 2011), penataan dan renovasi Taman kota Tabanan (Rp2 miliar tahun 2013 ini), pembelian truk pemotong dahan, dum truck, penataan lapangan kecamatan Tabanan dan pembangunan toilet di Desa Mengesta. Salah satu pembangunan jalan Tabanan yang dibiayai BKK Pemprov adalah jalan menuju Pura Gading Wani di Selemadeg Barat dengan nilai Rp.500 juta.

                Ketut Teneng mengatakan, dana BKK yag diberikan Pemprov kepada Pemkab/Pemkot bukan merupakan bantuan rutin yang diberikan setiap tahun. Dana ini merupakan respon atas usulan yang disampaikan bupati/walikota. BKK yang rutin yang diberikan Pemprov adalah Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Tunjangan Penghasilan Bendesa (TPB), dan bantuan untuk pengendalian penduduk pendatang. Dana BKK ini merupakan bentuk perhatian nyata Pemprov Bali kepada aparat desa dan prajuru desa pakraman di seluruh Bali. Bantuan rutin lainnya diberikan dalam bentuk dana penguatan desa pakraman, subak dan subak abian yang penyalurannya melalui mekanisme Bansos, kemudian hibah dan kini menggunakan mekanisme BKK dan hibah melalui desa dinas.

Di luar itu, pada 2012 lalu, Pemprov juga memberikan BKK untuk biaya pendidikan bagi siswa SMK dan SMA Negeri, bantuan dana pendamping BOS SMP dan SD Negeri, BKK untuk peningkatan kualifikasi guru ke D4/S1, BKK peningkatan  kualifikasi guru ke S2 dan BKK untuk uji kompetensi keahlian siswa SMK bagi seluruh Pemkab/Pemkot se-Bali dengan nilai cukup besar. Dana BKK sektor pendidikan ini tidak lagi diberikan pada tahun anggaran 2013 ini.

                Lebih lanjut Teneng mengemukakan, Pemkab Bangli yang selama periode 2009 – 2013 mendapat dana BKK terbesar kedua setelah Tabanan mengalokaikan dana itu untuk pembangunan gedung rawat inap RSUD Bangli Rp 3 miliar, pembangunan Pura Batur Pande Taman Bali Rp 150 juta, Pura Cempaga Gunung Tampud Kintamani Rp 150 juta, bantuan operasional dan pemeliharaan PDAM Kintamani Rp 750 juta (2012),  peningkatan jalan Satra – Sembiran Rp 1,994 miliar lebih (2012), jalan menuju Pura Balingkang Rp 1,5 miliar (2012), pembangunan jembatan Pembungan – Pindi Rp 1 miliar (2013) dan bantuan untuk sistem PDAM Kintamani Rp 1 miliar (2013).

                Buleleng yang menduduki posisi ketiga penerima BKK Pemprov mengalokasikan dana BKK untuk sejumlah kegiatan besar yakni peningkatan jalan Bengkel – Umajero sepanjang 2 km, pembangunan SMPN 2 Banjar, pembangunan SMPN 3 Seririt, perbaikan jalan alternatif menuju Kubutambahan, pengaspalan jalan lintas lima desa dari Pucak Sari menuju Titab, bantuan dum truck, dan pembangunan jalan Titab – Telaga Ularan Lokapaksa.

                Pemkab/Pemkot yang mendapat dana BKK di atas Rp 4 miliar dari Pemprov Bali periode 2009 – 2013 adalah Kota  Denpasar (Rp6,186 miliar lebih, Rp 5 miliar untuk pembangunan monumen Puputan Badung), kemudian Gianyar (Rp 5,268 miliar lebih), disusul Badung (Rp 4,070 miliar lebih). Tiga Pemkab lainnya, yakni Jembrana, Karangasem dan Klungkung hanya menerima BKK Pemprov dibawah Rp 2 miliar, yakni Jembrana Rp 1,885 miliar lebih sedikit, Karangasem Rp 1,332 miliar lebih sedikit dan Klungkung bahkan tidak menerima dana BKK infrastruktur sepanjang 20019 – 2012. Baru pada 2013 ini Gumi Serombotan ini mendapat senilai Rp 129,915 juta untuk pembangunan Puskesmas dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

Dana BKK merupakan bantuan keuangan khusus yang diberikan Pemprov Bali kepada Pemkab/Pemkot se-Bali. Meskipun sekilas bantuan in terlihat sama dengan bantuan sosial (Bansos), namun dalam praktek dan kenyataannya berbeda. BKK diusulkan oleh bupati/walikota dan dana yang diberikan harus masuk kas daerah penerima terlebih dahulu, baru setelah itu dicairkan atau disalurkan kepada objek penerima. Sedangkan Bansos tidak mesti atas usul bupati/walikota – dapat kelompok masyarakat tertentu dan diketahui kepala desa – namun bantuan yang diberikan dapat langsung disalurkan kepada pengusul tanpa masuk kas daerah terlebih dahulu.

Dengan mekanisme seperti itu, sering kali masyarakat tidak mengetahui bantuan yang mereka terima berasal dari dana Pemprov Bali, dan mengira semua bantuan berasal dari Pemkab/Pemkot. Sejumlah berita miring mengenai kurangnya perhatian Pemprov Bali dibawah kepemimpinan Made Mangku Pastika kepada sejumlah fasilitas umum yang rusak serta tunjangan kepada aparat desa merupakan contoh belum difahaminya mekanisme administratif dan peran Pemprov dalam membantu Pemkab/Pemkot melalui dana BKK. Untuk itu, Teneng berharap, aparat Pemkab/Pemkot  di seluruh Bali memberikan informasi yang sebenarnya secara transparan kepada masyarakat mengenai dana BKK ini sehingga masyarakat tahu dan sadar kalau berperan didalamnya.

Dana BKK Pemprov Bali bidang infrastruktur kepada Pemkab/Pemkot se-Bali periode 2009 – 2013

(nom-mb)