Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Putu Supadma Rudana (PSR).

Denpasar (Metrobali.com)-

Penyebaran virus Corona jenis baru atau Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Namun sebaliknya semakin meluas dan jumlah korban positif Corona pun tiap hari terus bertambah, termasuk juga di Bali.

Atas kondisi ini, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Putu Supadma Rudana kembali mendesak Pemprov Bali aggar berani tegas memberlakukan “local lockdown” seperti yang diterapkan pada perayaan Hari Nyepi, Kamis lalu (26/3) untuk mencegah penyebaran virus Corona di Bali.

“Sejak Februari lalu saya telah mendesak pemerintah melakukan lockdown. Termasuk di Provinsi Bali. Tetapi pemerintah enggan melakukan itu. Kita tidak mau terlambat mencegah wabah ini makan banyak korban,” kata Supadma Rudana, Minggu (29/3/2020).

Anggota Komisi VI DPR RI membidangi industri, perdagangan dan BUMN ini mengakui pembatasan lalulintas orang seperti yang diberlakukan pada, Kamis lalu (26/3/2020) di Provinsi Bali oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dinilai sudah masuk lokal “lockdown”. Langkah itu dinilai sangat tepat untuk membatasi lalulintas orang, kecuali untuk kepentingan yang mendesak atau darurat.

“Penyebaran Virus Corona makin mengganas. Paling tidak “lokal lockdown” ini untuk 14 hari ke depan seperti 26 Maret kemarin. Saya apresiasi petugas kepolisian dengan pola lebih soft membatasi lalulintas orang di tempat umum,” tegas Wasekjen DPP Demokrat ini.

“Tetapi alangkah baiknya kalau ditegaskan lagi dengan lockdown. Membatasi orang keluar masuk itu tujuannya agar masyarakat tetap berdiam diri di rumah,” imbuh mantan anggota Komisi X DPR RI membidangi pariwisata ini.

Terkait kesiapan kebutuhan logistik sembako masyarakat setiap harinya jika “lokal lockdown” dilakukan, menurut Supadma Rudana yang kerap disapa PSR ini, hal itu sebaiknya harus sudah direncanakan sebelumnya. Baginya, ada sosialisasi dan pemetaan kebutuhan logistik sembako bagi masyarakat ketika diberlakukan “local lockdown”.

“Kita memiliki sistem banjar di Bali. Dengan pola distribusi sembako berbasis desa dan banjar penyaluran sembako kepada masyarakat bisa dilaksanakan. Tidak harus berkerumun, karena bisa mengerahkan prajuru Banjar door to door. Kan ini hanya sementara waktu guna mencegah penularan Virus Corona,” terang politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini

Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia ini juga mengapresiasi pemerintah yang sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat di tengah wabah Virus Corona. Namun hal itu akan makin membantu kalau pemerintah juga menyalurkan sembako “door to door” kepada masyarakat yang berstatus pekerja harian, buruh dan masyarakat kurang mampu.

“Di tengah badai Virus Corona ini membuat situasi dan kondisi makin sulit. Tetapi saya yakin kalau kita semua peduli maka masalah krisis di tengah wabah ini bisa diatasi,” harap Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini.‎

Sementara, soal adanya test Covid-19 bagi anggota DPR RI dan keluarganya, Supadma Rudana sendiri telah menegaskan penolakannya untuk test Covid-19 bagi anggota DPR RI. Karena  itu tidaklah menunjukkan empati di tengah kondisi wabah di mana masyarakat lebih memerlukan test Covid-19 tersebut.

Supadama Rudana menghimbau agar pola hidup sehat, olahraga, menjaga stamina, asupan gizi yang baik dan vitamin maka sudah sangat menjaga anti bodi (imunitas) agar sehat dan terhindar dari virus yang meresahkan tersebut.

“Semoga kita semua selamat. Kalau ada gejala barulah memeriksakan diri dan dilakukan test Covid-19. Sementara ini kita prioritaskan kepada masyarakat yang lebih memerlukan. Kita berharap badai ini cepat berlalu, dan masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala,” ujar Supadma Rudana.

Sementara itu mewabahnya virus Corona  pun mengancam lumpuhnya perekonomian Indonesia termasuk di Bali. Sektor industri pariwisata sebagai sumber andalan pendapatan daerah Bali dan menyerap tenaga kerja paling besar. ‎

Untuk itu, Supadma Rudana mengingatkan pemerintah jangan ada PHK (pemutusan hubungan kerja) bagi pekerja di sektor swasta serta UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

“Wabah Virus Corona ini pasti akan menjadikan perekonomian kita lumpuh. Sekarang dengan kondisi pariwisata lesu kita harapkan tidak ada PHK untuk pekerja pariwisata dan sektor swasta lainnya di Provinsi Bali,” pungkas Supadma Rudana. (dan)