sungai mati

Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua Komisi III DPRD Bali Gusti Made Suryanta Putra mengatakan aliran Sungai Mati yang membentang dari Kabupaten Badung hingga Kota Denpasar mendapat dana perbaikan dari pemerintah pusat.

“Sungai Mati tersebut saat ini keberadaannya perlu mendapat perbaikan, sehingga pendangkalannya tersebut harus dilakukan pengerukan dan dilakukan penyenderan sepanjang sungai itu,” katanya di Denpasar, Senin (27/1).

Ia mengatakan anggota komisi III sudah melakukan konsolidasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta baru-baru ini. Pada prinsipnya pihak kementerian sudah siap akan menganggarkan melalui APBD 2015 sebesar Rp78 miliar.

“Kondisi Sungai Mati itu yang akan ditata atau diperbaiki sepanjang dua kilometer. Karena disepanjang bantaran sungai tersebut sangat rawan dengan banjir ketika musim hujan,” ucap politikus asal Kabupaten Tabanan.

Suryanta Putra lebih lanjut mengatakan sepanjang bantaran itu cukup pesat pembangunan pemukiman warga, khususnya yang membentang di Kota Denpasar. Oleh karena itu perlu ditata sungai tersebut segera agar saat hujan bisa mengurangi banjir.

“Sungai Mati yang membentang di wilayah Denpasar sudah cukup padat dengan pemukiman. Tetapi dalam penataan sungai tersebut diperlukan ada pembebasan lahan di kiri kanan sungai, masing-masing tiga meter,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk desain gambar sudah dilakukan revisi kembali, sebelumnya pemerintah sudah pernah mengusulkan untuk penataan dan perbaikan aliran sungai tersebut. Namun ada kendala karena harus dilakukan pembebasan lahan di kiri kanan sungai masing-masing tiga meter.

“Bahkan tahun 2004 sempat dianggarkan melalui APBN, namun kembali ke kas negara karena ada kendala dengan masyarakat, sebab wartga tidak mau membebaskan lahan tersebut yang ada dipinggir sungai,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, harus melakukan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang dilintasi Sungai Mati tersebut.

“Harus ada koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Terutama dalam pembebasan lahan tersebut sehingga masyarakat mau membebaskan lahannya untuk kepentingan umum dalam mengatasi banjir,” ujarnya.

Bila tidak ada koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kata dia, proyek pembangunan akan nasibnya sama seperti dulu. Anggaran tidak bisa digunakan karena dukungan kurang dari masyarakat.

“Pemerintah harus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga proyek tersebut bisa berjalan dan tidak sampai banjir pada musim hujan,” kata Suryanta Putra. AN-MB