Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Sudikerta Pertanyakan Legalitas Munas Ancol, Optimis Munas Bali di ACC Kemenkumkam

Metro Bali
single-image

sudikerta 1

Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Ketut Sudikerta angkat bicara menyoroti mengenai legalitas Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang dilaksanakan oleh Agung Laksono Cs di Ancol, Jakarta baru-baru ini.

Pasalnya, menurut Sudikerta, Munas Golkar yang dilakukan oleh mereka yang menamakan diri kelompok tandingan, secara legal jika berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tidak sah dikarenakan tidak didasari oleh legalitas baik dari partai maupun undang-undang yang mengatur mengenai partai politik.

“Munas IX Golkar di Nusa Dua memiliki legalitas secara undang-undang dan secara AD/ART partai” tegas Sudikerta dikonfirmasi usai perayaan hari HIV/AIDS se-dunia di Art Center, Denpasar, Selasa (9/12).

Menurutnya, peserta dari 543 kader partai yang hadir baik provinsi, Kab/Kota sah secara AD/ART, peraturan perundang-undangan dan juga secara mandat organisasi. Hal ini dikarenakan, dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris baik dari Provinsi dan Kab/Kota, maupun peninjau berdasarkan surat mandat yang diberikan oleh pimpinan partai yang berada di tingkat Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia.

“Jadi berbahaya sekali kalau Kemenkumham berani menandatangani surat dari hasil Munas Golkar di Ancol, Jakarta karena ada pidananya” tegas Ketua DPD Golkar Bali ini.

Menurut Sudikerta, surat mandat yang diberikan baik dari DPD I dan DPD II Partai Golkar tidak ada kepada kader partai yang menghadiri Munas Golkar versi Agung Laksono Cs. Dirinya optimis akan mendapatkan legalitas dari Kementrian Hukum dan HAM RI karena mempunyai Dewan Mahkamah Kehormatan, Struktur Kepengurusan secara lengkap dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menyikapi mengenai kehadiran dari Ketua DPD II Golkar Kab. Klungkung, Dewa Nida Sudikerta mengakui bahwa dari Bali terdapat satu delegasi yang hadir dalam Munas Golkar di Ancol, Jakarta. Tentunya tidak sah jika dilihat dari legalitas karena membawa personal atau individu bukan organisasi.

Baca Juga :
HMB Dukung Upaya Banding KPK Terkait Atut

“Harusnya ada surat mandat dan rekomendasi dari DPD I, buktinya tidak ada. Kehadiran Dewa Nida bukan membawa institusi Partai Golkar tetapi secara pribadi” jelas Sudikerta.

Dikatakan lebih lanjut, tentunya pasti ada gejolak politik dalam tubuh partai Golkar di Kab. Klungkung, tetapi tidak secara signifikan. Soliditas DPD II Partai Golkar di Bali tetap terjaga dengan baik.

Mengenai kehadiran Dewa Nida di Munas Golkar Ancol, Jakarta, Sudikerta menegaskan kembali bahwa kehadirannya secara individu atau atas hati nurani bukan atas nama institusi. Oleh karena itu, soliditas diantara DPD II Kab/Kota di Bali harus terjalin komunikasi secara intensif.

“Kata kunci untuk menjaga soliditas yakni koordinasi” tutup Sudikerta. SIA-MB

Bagikan :
1 Comment
  1. Avatar
    Nyoman Bagus 6 years ago
    Reply

    sok tahu hukum aje loe….semua ngaku sah….semestinya loe ngaca bro….mendukung ketum secara membabi buta yg penuh masalah dgn nilai jual yg rendah/lemah apa yg dpt dibanggakan oleh Golkar munas Bali….hanya buang uang, energi, dan waktu kalau masih punya akal sehat….ini semua hanya terjebak pd pikiran dan prilaku pragmatisme yg kental oleh hasutan materi….mbah habis heran….ngapain belain orang yg banyak masalah,,, kalau tdk berlindung cari selamat drjabatan ketum yg diburu…kasihan golkar hancur oleh prilaku kadernya yg berjiwa kerdil….

Leave a Comment

Your email address will not be published.