Paparkan Rekomendasi Pengendalian Inflasi Jangka Pendek

penandatanganan roadmapDenpasar (Metrobali.com)-

Sebagai upaya dalam mencapai kestabilan harga dan mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait di Bali, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali telah merumuskan dan menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah, yang secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta pada acara Penandatanganan Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Selasa (05/04).

Pada kesempatan tersebut, Wagub Sudikerta mengungkapkan bahwa Roadmap pengendalian inflasi tersebut telah mengacu pada Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional. Dimulai dengan identifikasi permasalahan pokok di masing-masing kelompok inflasi di Bali serta langkah-langkah pengendalian inflasi jangka pendek 2016 dan jangka menengah (2017-2018). Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin usulan rekomendasi pengendalian inflasi jangka pendek, diantaranya yaitu (I) Pengendalian inflasi pangan yang diarahkan pada menjaga ketersediaan pasokan pangan di pasar dalam jumlah yang memadai, mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi pangan pokok serta langakah antisipasinya, memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi harga pangan pokok; (II) Pengendalian inflasi kelompok administered price khususnya pada bidang energi diarahkan meningkatkan transparansi dan menjaga konsistensi penetapan tarif angkutan dalam dan luar kota, melakukan review atas tarif listrik khususnya dalam penggunaan variabel inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah; (III) Pengendalian kelompok inti yang diarahkan pada perbaikan tata ruang wilayah dengan membangun pusat ekonomi di daerah sub-urban/penyangga serta mengarahkan ekspektasi inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mewujudkan hal tersebut, Sudikerta mengatakan bahwa Roadmap yang disusun telah mensinergikan berbagai program yang ada di masing-masing SKPD, sebagai upaya nyata di dalam perbaikan struktural dalam mengatasi berbagai permasalahan inflasi di Provinsi Bali.

Sudikerta juga menyampaikan bahwa dalam mengatasi penyebab inflasi sebagai akibat dari adanya informasi yang tidak simetris antara harga di produsen/distributor dengan harga di level konsumen, maka melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Provinsi Bali, yang bernama Sigapura (sistem informasi harga pangan utama dan komoditas strategis) telah menambah fitur baru yaitu penyediaan data pada level produsen/distributor. Ia berharap, dengan adanya upaya mebaharuan fitur tersebut dan penyusunan Roadmap dapat menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali di tahun mendatang. “Hal ini juga diharapkan dapat menjadi komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan yang tergabung dalam wadah TPID se-Bali untuk diimplementasikan sebagai langkah nyata dalam pengendalian inflasi dan secara berkelanjutan dapat menurunkan inflasi di Bali”,ujarnya yang juga selaku Ketua TPID Provinsi Bali.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali , Dewi Setyowati, mengungkapkan bahwa kinerja stabilitas harga Provinsi Bali tahun 2015 telah menunjukkan perkembangan positif. Pada thaun 2015 tingkat inflasi Bali tercatat sebesar 2,75 (yoy), jauh lebih rendah dari dua tahun sebelumnya yaitu 2013 sebesar 8,16% (yoy) dan 2014 sebesar 8,43% (yoy). Namun pada tahun 2016, TPID Provinsi Bali masih menghadapi tantangan, dimana perkembangan inflasi terkini Provinsi Bali pada Maret 2016 tercatat meningkat mencapai 0,19% (mtm). Hal tersebut sama dengan laju inflasi Nasional sebesar 0,19% (mtm). Ia mengungkapkan bahwa, peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan harga kelompok bahan makanan khususnya komoditas holtikultura seperti cabai dan bawang yang cepat rusak pada musim penghujan. Menurutnya terdapat tantangan pengendalian inflasi Provisni bali yaitu, (I) potensi peningkatan kebutuhan makanan pangan sering dengan potensial Provinsi Bali yang merupakan daerah Pariwisata; (2) ketergantungan Provisni bali terhadap daearh lain dalam memenuhi kebutuhan khususnya kebutuhan pangan; serta (3) maish terbatasnya dukungan insfrastruktur  konektivitas antar daerah di Provinsi Bali untuk dukungan logistik. Dengan berbagai tantangan tersebut, Ia berharap dengan keberadaan Roadmap tersebut dapat menjadi salah satu upaya dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa di daerah yang snagat ditentukan oleh perencanaan program kerja yang terstruktur dan terintegrasi serta keselarasan arah tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Pada momentum tersebut, dilakukan penandatanganan Roadmap Pengendalian Inflasi oleh Ketua TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, beberapa kepala SKPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Perwaklan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kasdam IX Udayana serta undangan lainnya. AD-MB