Sosialisasi Hibah dan Bansos di Kabupaten Badung

Metro Bali
single-image
Mangupura (Metrobali.com)-

Untuk menghindari  terjadinya penyimpangan pemanfaatan dana Bansos dan Hibah antara pemberi dan penerima, Pemerintah Kab Badung menyelenggarakan Sosialisasi Program Anti Korupsi dengan Narasumber dari BPKP ( Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Bali. Acara dibuka Sekda Kab Badung Kompang R. Swandika, Jumat (13/12) yang bertempat di Puspem Badung. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kab Badung I Nyoman Giri Prasta, Para Asisten, Para Pimpinan SKPD terkait di lingkungan Pemkab Badung dan anggota DPRD Kab. Badung serta para penerima dana Hibah dan Bansos.

Pada kesempatan tersebut Setda Badung Kompang R. Swandika menyampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang telah berkenan untuk memberikan arahan tentang prosedur tugas, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah dan penerima hibah dan bansos yang ternyata mendapat respon yang sangat luar biasa dari pimpinan Dewan dan penerima. Ini merupakan potret atau janji dari Pemerintah dan penerima hibah yang tidak akan segan-segan berkoordinasi untuk bisa memahami apa sesungguhnya tanggungjawab Pemerintah Daerah dan tanggungjawab dari penerima terkait dengan pemanfaatan dana hibah yang telah di transfer oleh Pemerintah Daerah kepada penerima. Dana hibah ini adalah uang rakyat yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk pembangunan dan perkuatan infrastruktur pedesaan serta untuk membangun swadaya masyarakat, memperkuat partisifasi masyarakat dan untuk memperkuat infrastruktur pedesaan yang sesungguhnya merupakan tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat.

Lebih lanjut Kompyang R. Swandika menyampaikan, salah satu program prioritas Pemerintah adalah memperbaiki dan meningkatkan kwintitas serta kwalitas pelayanan publik dan meningkatkan kwantitas dan kwalitas infrastruktur pedesaan. Sebagai tindak lanjut dari adanya peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2012 bahwa Pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengalokasikan anggaran secara profesional kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang merupakan pilar-pilar pembangunan infrastruktur pedesaan, dengan harapan agar pemenfaatannya dilaksanakan dengan mufakat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Didik Krisdiyanto menyampaikan, Sosialisasi ini bertujuan untuk berbagi dan memberikan pemahaman dalam rangka mencegah terjadinya korupsi terhadap pemberian dana hibah dan bansos, dimana banyaknya pengaduan dari masyarakat ke KPK terkait dana bansos dan hibah, yang realisasinya tidak sesuai dengan peruntukan, perencanaan proposal yang masih lemah dan pertanggungjawaban serta penggunaan dana bansos tidak secara optimal. TAR-MB 

Bagikan :
Baca Juga :
Terbukti Pro Rakyat: Sejumlah Perbekel Dukung Mangku Pastika

Leave a Comment

Your email address will not be published.