FOTO AKSI SI PERAIRAN TELUK BENOA

Demo ForBali Tolak Reklamasi Teluk Benoa di kawasan suci Teluk Benoa/MB

Denpasar (Metrobali.com)-
Gerak aktif Dharma Adhyaksa PHDI ke ‘’jantung kekuasaan’’ di Pusat untuk mensosialisasikan Keputusan Sabha Pandita tentang Kawasan Suci Teluk Benoa, mendapat sambutan positif masyarakat dan umat Hindu. Tapi, berbagai kalangan mengharapkan PHDI juga turun ke tengah umat Hindu di Desa Pakraman maupun komunitas lain seperti Pashraman, Dadia-dadia, Teruna Teruni, Sekeha dan lain sebagainya. Sebab, umat di desa-desa pun sangat memerlukan informasi tentang Kawasan Suci Teluk Benoa tersebut, agar mereka memahami spirit dari pentingnya menjaga Kawasan Suci, dari rencana proyek raksasa yang tidak hanya bisa mencemari lingkungan hidup, tetapi juga mencemari kesucian.
Sementara Gubernur Bali, yang mengirim surat ke Presiden Soesilo Bambang Yoedoyono, sehingga Perpres No. 45/2011 direvisi menjadi Perpres No. 51/2014, diminta secara ‘’gentleman’’ menginformasikan fakta-fakta obyektif kepada Presiden, — berupa penolakan berbagai elemen masyarakat Bali –agar Presiden punya landasan untuk mengambil keputusan menyangkut Perpres yang menjadi ‘’sumber’’ dari reklamasi Teluk Benoa tersebut. Gubernur jangan membiarkan rakyat berhadapan dengan investor, atau melepas tanggung jawab begitu rupa, sehingga investor lalu pontang panting menjelaskan programnya kepada masyarakat Bali.
Pernyataan itu disampaikan beberapa tokoh masyarakat Bali, yang prihatin melihat cara Gubernur Bali menangani aspirasi masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa. Mereka adalah Dr. Gde Made Sadguna dari World Hindu Parisad, Wayan Muliana dari Yayasan Eling Nusantara, Made Suryawan dari Forum Studi Majapahit, Agung Suryawan Wiranatha dari Parasparos, Nyoman Gde Suma Artha tokoh muda Bali yang peduli dan memberdayakan pengusaha kecil Bali.
‘’Kami melihat, tindakan proaktif PHDI ke sejumlah Kementerian menjelaskan Keputusan Sabh Pandita tentang Kawasan Suci Teluk Benoa, sudah sangat bagus. Apalagi dipaparkan pula aspek-aspek lain yang potensial memicu konflik sosial dan horizontal, bila reklamasi Teluk Benoa dipaksakan, di tengah penolakan yang sangat masif ini. Alangkah bagus, kalau PHDI juga turun ke tengah umat Hindu di desa adat, menjelaskan Keputusan Kawasan Suci tersebut, serta ekses dari dari rencana reklamasi 700 ha yang disertai rencana membangun ribuan kamar apartemen, pusat oleh-oleh Nusantara, serta destinasi baru yang berupa cetakan destinasi  moderen dari luar negeri seperti Disneyland, dan sejenisnya,’’ jelas Wayan Muliana, Ketua Yayasan Eling Nusantara.
‘’Kami siap turun bersama-sama, mendampingi Parisada, untuk menjelaskan ekses dari dibangunnya destinasi pariwisata baru yang tidak sesuai dengan Perda tentang Pariwisata Budaya, dan tidak sesuai dengan spirit kearifan lokal yang dibangun di Bali,’’ imbuh Agung Suryawan Wiranatha.
Ketua Sabha Walaka PHDI, Putu Wirata Dwikora menyambut baik saran tersebut. PHDI tentu dengan senang hati akan turun ke masyarakat, bila ada undangan untuk menjelaskan Keputusan Sabha Pandita tentang Kawasan Suci Teluk Benoa tersebut. Katanya, dalam audiensi dengan senator Bali, Gde Pasek Suardika beberapa waktu lalu, sudah disepakati, bilamana senator tersebut melakukan reses, PHDI siap turun bersama untuk menjelaskan Keputusan Sabha Pandita tersebut.
Di Sabha Walaka ada puluhan Anggota yang berdiam di Bali, bersedia berbagi tugas untuk turun ke masyarakat, menjelaskan Kawasan Suci Teluk Benoa ini, agar masyarakat lebih memahami substansi dari Keputusan tersebut. RED-MB