Sosialisasi Pembangunan di Pantai Pede Ditunda Enam Kali

Labuan Bajo (Metrobali.com) –

Gerakan penolakan publik di Labuan Bajo atas privatisasi Pantai Pede, rupanya membuat pemerintah dan investor ketar-ketir. Buktinya, rencana sosialisasi pembangunan di Pantai Pede yang dilakukan Pemprov NTT bersama investor, sudah enam kali ditunda.

Semula, sosialisasi ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 Desember, yang kemudian diubah menjadi tanggal 12 Desember. Namun sosialisasi tersebut dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

Selanjutnya, sosialisasi kembali dijadwalkan Pemprov NTT pada tanggal 18 Desember, yang akhirnya batal dan diundur ke tanggal 22 Desember. Namun kemungkinan karena kuatnya penolakan publik terkait privatisasi Pantai Pede, jadwal sosialisasi yang rencananya digelar di Labuan Bajo ini kembali diundur ke tanggal 28 Desember.

Terakhir, berdasarkan koordinasi yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat Rofinus Mbon, Pemprov NTT menjadwalkan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 29 Desember. Hanya saja, jadwal ini kembali ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Penundaan terakhir ini terjadi, karena penolakan keras yang dilakukan oleh sejumlah elemen di Labuan Bajo, yang selama ini getol menolak privatisasi Pantai Pede. Publik menilai, jadwal sosialisasi tersebut sangat tidak rasional, karena banyak masyarakat Labuan Bajo yang libur.

“Rencana sosialisasi tanggal 29 Desember, tidak tepat. Pada tanggal tersebut masih banyak yang berlibur, tidak berada di Labuan Bajo,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Labuan Bajo, Pater Marsel Agot, pernyataan resminya yang ditujukan kepada Sekda Manggarai Barat, Kamis (18/12).

Ia berpandangan, jika benar sosialisasi digelar untuk mendapat masukan yang benar dari masyarakat dan berbagai elemen yg berada di Manggarai Barat, maka sosialisasi tersebut harus ditunda. “Sosialisasi harus ditunda bulan Januari 2015, setelah kesibukan Natal dan Tahun Baru,” tandas Marsel Agot, yang juga pentolan Gemas P2 (Gerakan Masyarakat Peduli Pantai Pede).

Penolakan senada juga dilontarkan Direktur Advokasi dan Publikasi Institut Lintas Studi (ILS) Marianus Susanto Edison. “Jadwal sosialisasi yang dilakukan Pemprov NTT sangat tidak rasional. Ada apa dengan jadwal sosialisasi yang dilakukan pada saat masyarakat semua sedang berlibur?” tegasnya.

Edison mencurigai, jadwal tersebut sengaja ditentukan Pemprov NTT untuk mengelabui masyarakat Manggarai Barat. “Janganlah pakai cara-cara yang tidak elegan. Jika pemerintah ada niat baik, jangan ciptakan kecurigaan di masyarakat,” ucapnya.

Ia juga meminta Pemkab Manggarai Barat, untuk tidak serta-merta mendengarkan permintaan Pemprov NTT terkait sosialisasi ini. Pemkab Manggarai Barat harus mendengarkan aspirasi masyarakat setempat, yang menolak privatisasi Pantai Pede.

“Yang perlu diingat Pemkab Manggarai Barat, masyarakat menolak privatisasi ini. Jangan anggap sederhana penolakan ini,” pungkas Edison. RED-MB