mudjionoH. Mudjiono, Ketua DPW PKS Provinsi Bali


Denpasar (Metrobali.com)-
Sebagai partai politik berbasis Islam terbesar, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, punya strategi dan sikap dukungan politik kepada figur pemimpin, khususnya menjelang suksesi Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018-2023. Selain pemimpin yang akan memberikan kesejahteraan secara menyeluruh di semua sektor pembangunan, bagi PKS figur tersebut juga harus mampu menghargai, mengayomi dan memberdayakan kader-kader PKS termasuk di dalamnya umat muslim di seluruh Bali. Penegasan itu disampaikan Ketua DPW PKS Provinsi Bali, H. Mudjiono, ketika ditemui usai acara Halal Bihalal PKS seluruh Bali, Minggu (23/07), di Sanur.
DPW PKS Provinsi Bali menurut Mudjiono, tetap menjalin komunikasi dengan partai politik yang lain seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Gerindra, Partai Nasdem dan yang lain. Termasuk komunikasi dengan para bakal calon Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali. Untuk bakal calon Gubernur, kini sudah mulai mengerucut kepada tiga nama yaitu Ketua DPD Golkat Bali Ketut Sudikerta, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster dan satu figur yang juga digadang-gadang masyarakat untuk maju yakni Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. “Ketiga figur tersebut tetap kami lakukan pendekatan dan komunikasi, dan sejauh ini baru hanya sebatas komunikasi, belum spesifik akan mengarah kemana”, terang anggota DPRD Kota Denpasar dua periode ini. Ia melanjutkan, untuk menentukan arah dukungan kepada satu pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, PKS sedang melakukan survey nama-nama figur yang tepat untuk memimpin Bali lima tahun ke depan. “Survey sedang berjalan, dan hasil survey akan kami jadikan acuan untuk menentukan dukungan. Tetapi sekali lagi, titik beratnya, figur yang akan jadi dukungan PKS harus bisa mengayomi kader PKS dan umat muslim di seluruh Bali”, tegasnya.
Selain proses survey tersebut, PKS juga akan menyerap aspirasi dan suara dari para kadernya, termasuk mencari masukan dari para tokoh umat muslim di Bali, untuk kemudian dipakai acuan PKS menjatuhkan pilihan politik kepada satu figur yang tepat. “Tentu selain survey, PKS juga akan mendengar suara dari kader-kader PKS dan tokoh-tokoh muslim, karena realitanya PKS punya kursi paling banyak di legislatif di Bali, dibandingkan partai politik berbasis Islam yang lain”, ungkapnya. Mudjiono menambahkan, bagi PKS, di Pilgub Bali bukan persoalan kalah dan menang. Namun PKS akan tetap pada komitmen menunjukkan jati dirinya sebagai partai politik berbasis Islam terbesar, sekaligus juga menunjukkan kepada calon pemimpin Bali, sikap politik PKS yang menginginkan figur pemimpin Bali yang bisa memberikan peluang kerja kepada kader-kader PKS. Ketika ditanya wartawan, dari ketiga nama figur calon pemimpin Bali (Sudikerta, Koster, dan Gus Rai), yang manakah yang sesuai dengan visi misi dan arah perjuangan PKS, Mudjiono mengungkapkan ketiganya merupakan tokoh masyarakat Bali yang memiliki loyalitas dan dedikasi untuk memimpin Bali. “Secara spesifik, kami tegaskan kembali, PKS belum tentukan dukungan kepada siapa. Namun dengan induk organisasinya, PKS pernah bekerjasama baik ke PDI Perjuangan saat Pilgub Bali 2013, Koalisi Bali Mandara di Pilbup dan Pilwali. PKS juga mengenal betul kinerja Gus Rai sebagai Walikota dan sampai saat ini PKS masih melakukan penilaian terhadap ketiganya”, beber Mudjiono.
Disi lain, sat disinggung langkah dan strategi di Pileg 2019, Mudjiono mengatakan belajar dari pemilu legislatif sebelumnya, PKS tentu akan berupaya untuk menambah lebih banyak jumlah kursi di legislatif, termasuk mendorong daerah lain yang belum memiliki kursi di parlemen, agar ada wakilnya di DPRD. “Daerah yang sudah punya kursi di legislatif agar dipertahankan dan harus bisa menambah kursi lagi. Sedangkan bagi daerah yang belum punya kursi, kami dorong agar ada kader PKS menjadi wakil rakyat di legislatif”, harapnya. Mudjiono mengatakan, PKS kini sedang mengalami tren positif dilihat dari jumlah kursi di legislatif khususnya di Bali. Dijelaskannya, pada Pileg 2004, PKS baru bisa mendulang 2 kursi, itupun keduanya di DPRD Kota Denpasar. Lalu pada pemilu legislatif tahun 2009, jumlah kursi PKS bertambah menjadi 4 kursi, di DPRD Kota Denpasar ada 2 kursi, dan masing-masing 1 kursi di DPRD Jembrana dan Karangasem. Sedangkan di Pileg tahun 2014, jumlah kursi parlemen PKS terus bertambah menjadi 6 kursi, dengan komposisi 3 kursi di DPRD Kota Denpasar, 2 kursi di DPRD Jembrana dan 1 kursi di DPRD Karangasem. “Di pileg 2019, PKS punya obsesi bagaimana kabupaten kota yang belum punya kursi legislatif agar pecah telur, dan daerah yang sudah ada kadernya di legislatif, jumlah kursinya harus bertambah”, harap Mudjiono. RED-MB