Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) atau yang kerap disapa Gus Adhi (duduk baju putih).

Jakarta (Metrobali.com)-

Wacana pemerintah yang bakal mengembangkan food estate di Indonesia mendapatkan tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI, AA Bagus adhi Mahendra Putra (Amatra) atau yang kerap disapa Gus Adhi.

Ia menilai pengembangan food estate di Indonesia harus dilakukan oleh masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat lokal maka kesejahteraan bisa didapatkan oleh mereka.

“Jangan sampai food estate dilakukan dengan mengadopsi semua sumber daya dari luar. Jangan,” ujar Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini, Senin (7/9/2020).

“Investornya boleh dari luar, tapi pelaksanaan dari investasi itu setinggi-tingginya untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai salah urus sehingga rakyat makin kurus,” kata Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan dan kelautan ini.

Gus Adhi berharap, investasi di Indonesia kini harus ditata dengan pola yang benar sehingga ada suatu model atau pola kehidupan baru.

“Makanya sering saya bilang petani+, plusnya apa, ya plus jadi pengusaha. Petani tidak hanya mencangkul, pembudidaya ikan tidak hanya memelihara ikan, tapi dia menjadi pengusaha pertanian (dan) pengusaha perikanan. Itu yang harus dimunculkan,” kata politisi Golkar asal Kerobokan, Badung ini.

Dalam rapat dengar pendapat beberapa bulan lalu, Gus Adhi sudah menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian harus membuat pola, peta atau data daerah mana saja yang mengalami krisis pangan.

“Itu harus dipetakan. Bagiamana kita berbicara krisis pangan sedangkan data kita enggak punya,” tutur Gus Adhi yang juga Ketua Depidar SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) Provinsi Bali ini.

Gus Adhi mengharapkan pengembangan food estate di Indonesia harus berbasiskan penelitian dan pengembangan atau research and development (RnD). Dengan RND tersebut nantinya bisa memetakan kebutuhan pangan di Indonesia.

Apalagi menurutnya, pertanian saat ini sudah menghasilkan berbagai produk khusus seperti padi untuk orang diabet dan untuk mencegah stunting.

Dari produk tersebut kemudian diturunkan kepada masing-masing desa di dalam luasan tertentu. Jika itu bisa dilakukan maka kesehatan masyarakat terjangkau dan ketahanan pangan juga terpenuhi. “Ini perlu dibuatkan data yang sebenarnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut berbagai negara asing seperti Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga China tertarik untuk investasi dalam proyek lumbung pangan atau kawasan pangan berskala luas (food estate) di Kalimantan Tengah, Merauke, Bangka Belitung, dan Jambi.

Prabowo menyebut bahwa investor asing tertarik karena proyeksi berbagai negara di dunia akan mengalami defisit pangan.

Menurutnya setiap negara saat ini berupaya mencari cara untuk mengatasi kemungkinan terjadinya krisis pangan, termasuk Indonesia. Terlebih, masyarakat Indonesia memang sangat bergantung pada beras.

Ia melaporkan, ada seluas 1,4 juta hektar (Ha) lahan telah siap untuk dijadikan lumbung pangan. Diversifikasi lahan akan dilakukan, sebagian lahan akan ditanami beras, sementara sisanya akan ditanami singkong, sagu, sorgum, dan jagung.  (wid)