Foto: Sejumlah peserta Diklat RLA usai mengikuti FGD di Ruang Rapat Pusdalops PB BPBD Bali merumuskan inovasi SIPANDU untuk membangun masyarakat tangguh bencana dan hidup harmonis dengan bencana (living harmony with disaster).
Denpasar (Metrobali.com)-
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2013 tentang Program Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi,  Lembaga Administrasi Negara (LAN) melaksanakan Pelatihan Reform Leader Academi (RLA). RLA adalah program prioritas nasional yang secara khusus diselenggarakan untuk membentuk sosok pemimpin aparatur yang memiliki kompetensi melakukan perubahan dan mendorong program reformasi birokrasi di Indonesia.
Pelatihan RLA Tahun 2018 ini mengambil tema “Mitigasi Bencana dalam Rangka Membangun Masyarakat Tangguh (Building Disaster Resilient Society)” dilaksanakan di LAN Aceh selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Maret-November 2018 dengan sistem “on off”. Maksudnya menerima materi di kelas (on) dan beberapa bulan menerapkan konsep inovasi di tempat kerja (off).
Terdapat tujuh instansi pemerintah pusat & daerah yang menjadi peserta dalam pelatihan tersebut. Antara lain Kepolisian Negara RI,  BNPB, dan lima Pemerintah Provinsi (Aceh, Sumbar, Jateng, NTB, dan Bali).
Pemerintah Provinsi Bali mengirimkan empat orang peserta yang berasal dari lintas OPD yang tentunya masih terkait dengan materi/substansi pelatihan, keempat peserta tersebut yaitu : Wayan Sumaraja (Dinas PMD), Dewa Ardana (Biro Pem Otda), Wayan Widia (Dinkes),  Gusti Ngurah Widiantara (Dinsos).
Dalam upaya merumuskan inovasi sebagai hasil karya dalam pelatihan RLA dimaksud, beberapa waktu lalu (Senin 29 Oktober 2018), dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan masukan terkait Rancangan Pergub yang akan dibahas mengenai Sinergitas Pemerintah dan Dunia Usaha untuk mewujudkan masyarakat tangguh.
FGD yang bertempat di Ruang Rapat Pusdalops PB BPBD Bali itu dibuka dan lanjut dipimpin oleh Plt. Kalaksa Dewa Putu Mantera, S.H.,M.H. Dalam arahannya Dewa Mantera menegaskan pentingnya sinergitas dan dukungan dari pihak Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana di Bali. Hal ini ditindaklanjuti dengan aksi nyata melakukan sertifikasi kesiapsiagaan bagi semua dunia usaha mulai dari hotel-hotel berbintang.
“Tim kami sudah bergerak jemput bola dengan langsung mendatangi hotel-hotel untuk melakukan sertifikasi tersebut, apalagi saat menjelang event IMF kemaren kami genjot, sehingga hampir semua hotel di kawasan nusa dua sudah memiliki sertifikat kesiapsiagaan,” tegas Mantera.
Salah satu peserta Diklat RLA Wayan Sumarajaya mengatakan inovasi ini diberi judul SI-PANDU yaitu Sinergi Pemerintah dengan Dunia Usaha. Dengan adanya sinergi ini maka kesiapsiagaan Bali secara umum akan dapat ditingkatkan.
Lebih lanjut Sumarajaya mengatakan bahwa Pulau Bali yang berada di “ring off fire” sudah barang tentu memiliki potensi dan sangat rentan terhadap bencana, baik itu gempa, tsunami, erupsi gunung api, angin puting beliung, banjir, dan lain sebagainya.
Dalam upaya membangun kesiapsiagaan di tengah-tengah masyarakat bali, maka kolaborasi tiga pihak ini mutlak diperlukan Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kesiapsiagaan itu diantaranya membangun Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Sekolah Aman Bencana (SAB).
Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat Bali apa itu bencana, karena memang bencana tidak dapat dihindari tetapi dapat dikurangi risikonya . “Kenali risikonya jauhi bahayanya”. Dengan demikian kita akan bisa hidup harmonis dengan bencana atau living harmony with disaster.
Sumber : Widana Daud
Editor : Whraspati Radha